Kembangan Vokasi, Dapat Potongan Pajak

PEMERINTAH berencana memberikan insentif pemotongan pajak (tax allowance) bagi perusahaan yang melakukan pembinaan dan pengembangan vokasional atau sekolah menengah kejuruan (SMK).

Insentif tersebut diberikan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match (sinkron) dengan Industri.

"Salah satu fasilitas yang diusulkan bisa berupa tax allowance, tapi masih akan dibahas nanti dengan pihak Kementerian Keuangan," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada media saat ditemui seusai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/2).

Rencana pengembangan vokasional menurut Airlangga akan dimulai akhir bulan ini di Jawa Timur dengan melibatkan 50 industri dan 260 SMK. “Itu link and match baik dari segi fasilitas yang bisa dipakai maupun kurikulum. Nantinya juga dikembangkan dengan kementerian lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan program kejuruan atau vokasional bertujuan untuk memoles kualitas tenaga kerja dalam negeri karena 60% dari tenaga kerja sekarang ini ialah lulusan SD dan SMP. Menurutnya, perusahaan yang mengikuti program tersebut bisa untung karena menciptakan kontinuitas pasokan tenaga kerja.

Program link and match diharapkan bisa menghasilkan minimal 50 ribu tenaga kerja handal setiap tahunnya. “Tiga tahun ke depan kami perkirakan ada kebutuhan sekitar 400 ribu tenaga kerja untuk berbagai kawasan industri,” kata Airlangga dalam kesempatan terpisah di Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin (Minggu, 19/2).

Dia pun mencontohkan rencana pembangunan pabrik alas sepatu di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan pabrik petrokimia <>refinery crackers di Jawa Barat yang bisa menyerap lebih dari 10 ribu tenaga kerja.

Pemetaan
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan saat ini pemerintah mengerucutkan sektor lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Misalnya, dari faktor kompetisi Indonesia, di MEA, akan dilihat profesi-profesi apa yang dikompetisikan.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dalam waktu dekat, pemerintah akan menyiapkan SDM berdasarkan kebutuhan yang mendesak.

"Ada proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja segera, seperti program listrik 35 ribu Mw dan sertifikasi pertanahan. Ada pula kebutuhan untuk sektor pariwisata, manufaktur, kesehatan, transportasi, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan sekolah berbasis agama di tahun terakhir pendidikannya," jelas Darmin.

Menurut Darmin, saat ini hampir 50 Juta tenaga kerja di Indonesia berada dalam jabatan yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah, yaitu sebagai petani, pedagang, dan pekerja manufaktur.

Karena sektor itu memiliki tenaga kerja paling besar di Indonesia, tapi memiliki tingkat kesejahteraan kecil, tranformasi perlu dilakukan, khususnya untuk mereka yang berada di sektor <>subsistence farmers, fishers, hunters, dan gathers. "Kebijakan pemerintah akan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang berada di 3 sektor tersebut," tegas Darmin. (Dro/E-2)