BI Larang DP KPR 0%

BANK Indonesia (BI) mengatakan penawaran uang muka (down payment) nol persen untuk kredit pemilikan rumah (KPR) tidak boleh dilakukan karena menyalahi ketentuan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Gubernur BI Agus Martowardojo menuturkan, ketentuan uang muka KPR sudah diatur dalam Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016 tentang rasio kredit dibandingkan nilai aset (loan to value/LTV) yang terakhir direvisi pada Agustus 2016.

"Kita sudah atur LTV, harus ada minimum uang muka untuk penyaluran kredit mortgage. Kalau nol persen itu menyalahi dan sebaiknya tidak dilakukan," ujar dia saat ditemui seusai salat Jumat di kantornya di Jakarta, kemarin.

Dalam PBI mengenai LTV tersebut, BI mengatur rasio LTV untuk rumah tapak tipe lebih dari 70 meter persegi maksimal 85%, sehingga uang muka yang harus dibayarkan nasabah minimum 15%.

Untuk rumah tapak kedua, dan ketiga, dengan tipe yang sama, rasio LTV dikurangi 5% (tiering).

Adapun untuk rumah tapak tipe 22-70 m2, BI mengatur untuk rumah kedua, uang muka sebesar 15%, dengan rasio LTV 85%.

Rasio LTV berkurang 5% menjadi 80% untuk rumah tapak ketiga dengan tipe sama.

Agus mengatakan akan menegur jika ada perusahaan pengembang atau bank yang menawarkan uang muka KPR nol persen.

"Sebaiknya jangan dilakukan karena nanti akan mendapatkan teguran dari otoritas," tegasnya.

Agus menyatakan hal tersebut menanggapi masih banyaknya pengembang perumahan yang menawarkan uang muka KPR nol persen.

KPR merupakan lini pembiayaan yang kerap dicermati BI sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap kesehatan makroprudensial.

Makroprudensial merupakan indikator yang menekankan kehati-hatian untuk mencegah risiko terhadap stabilitas industri dan sistem keuangan.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan jika DP rumah 0% tersebut dilakukan bisa menimbulkan risiko yang besar apalagi di saat tren rasio kredit bermasalah (NPL) naik.

"Selain itu, jika bubble properti terjadi dan tidak diikuti oleh kualitas debitur yang baik tentunya akan meningkatkan kembali rasio NPL dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem perbankan," katanya, kemarin.

Sulit dieksekusi

Seperti ramai diwartakan, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggagas program KPR dengan DP nol persen alias tanpa uang muka.

"Kami akan berikan kredit rumah dengan DP (uang muka) nol rupiah," ujar Anies Baswedan dalam Debat Cagub DKI 2017 putaran kedua, yang berlangsung Jumat (27/1).

Menurutnya, uang muka ini sebenarnya tidak serta merta dihilangkan, melainkan disiasati dengan cara ditabung terlebih dahulu.

Tabungan tersebut nantinya akan diklaim sebagai pengganti DP.

Oleh karena itu, nominal tabungan harus dipastikan mencapai minimal 10% dari harga rumah yang diincar.

Nantinya, cicilan KPR tetap diberlakukan dan tenornya ditetapkan selama 15 tahun.

Program itu digagas Anies dan Sandi sebagai cara agar masyarakat Jakarta punya tempat tinggal.

Pada Debat Cagub DKI putaran ketiga, Jumat (10/2), Calon Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat, mengkritisi program pasangan nomor tiga tentang rumah dengan uang muka nol persen tersebut.

Djarot merasa program tersebut tidak realistis dan susah dieksekusi.

Malah Djarot menilai dengan program tersebut, pasangan calon nomor tiga mengumbar janji kepada publik DKI Jakarta.

(Ant/E-2)