Pemerintah Bisa Bangun Infrastruktur tanpa APBN

PEMERINTAH telah meresmikan dua alternatif pembiayaan infrastruktur, yaitu Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kementerian PPN/Bappenas menggalang sumber pembiayaan alternatif tersebut agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, Program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum.

Selama ini permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN), padahal ruang fiskal APBN saat ini semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber nonanggaran pemerintah dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri.

"Alternatif pembiayaan ini sekaligus ditujukan untuk mendorong peran swasta serta dana-dana pensiun," tutur Bambang kepada media saat dijumpai di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (17/2).

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan, saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal sembilan ruas jalan tol senilai Rp70 triliun, yang mana lima di antaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp9,5 triliun dari kebutuhan Rp16 triliun.

Bambang menilai, program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung pada akhir 2018 dapat terwujud.

"Pada akhirnya, bisa mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian," tambahnya.

Skema PINA tersebut melengkapi skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Bambang mengatakan, berbeda dengan PINA, KPBU melibatkan swasta, tetapi tetap ada unsur pemerintah karena pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan yang prorakyat dengan memegang kendali atas tarif. Bambang mengungkapkan, sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang merupakan pengganti Perpres 67 tahun 2005 dan perubahannya, perkembangan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU sangat pesat.

Hingga 2016, proyek-proyek yang tadinya sempat terhenti pelaksanaannya seperti PLTU Batang dan Sarana Penyediaan Air Minum Umbulan dapat terselesaikan. Selain itu, proyek baru seperti Palapa Ring dapat dipercepat proses pelaksanaannya. Di luar ketiga proyek tersebut, masih ada 12 proyek KPBU yang sudah ditransaksikan, yang mencakup sektor jalan tol dan pengelolaan persampahan.

Dari total 12 proyek tersebut, empat proyek sedang dalam tahap konstruksi dengan nilai investasi mencapai Rp29,95 triliun, tiga proyek pada tahap perjanjian kerja sama badan usaha dengan nilai investasi Rp27,35 triliun, dan lima proyek yang sedang dalam proses pengadaan dengan nilai investasi Rp44,38 triliun.

Selain itu, Bambang juga mengatakan, pada 2017 ini, dalam rangka mendorong percepatan proyek KPBU, Bappenas telah menetapkan daftar rencana proyek infrastruktur atau PPP Book. Daftar tersebut memuat satu proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha kategori siap ditawarkan dengan nilai investasi 1,09 trilliun rupiah dan 21 proyek kategori dalam proses penyiapan dengan total nilai investasi Rp112,23 triliun.

Ke depannya, Bambang mengatakan, akan ada beberapa proyek lagi selain jalan tol yang akan didanai menggunakan skema ini, seperti proyek di sektor energi dan proyek pelabuhan.

"Diharapkan daftar rencana proyek tersebut dapat mengundang minat investor untuk berpartisipasi dan memberikan kepastian kepada dunia usaha bahwa proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam daftar proyek tersebut akan dikerjasamakan dengan swasta," pungkas Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Waskita Karya M Choliq menambahkan, dengan mendapatkan tambahan modal dari PINA maka porsi saham induk terdelusi sekitar 29%. Sebab skema tersebut berbentuk investasi langsung. Sehingga, porsi saham sebesar 29% tersebut otomatis berpindah ke PT SMI dan PT Taspen yang menyuntikkan modalnya ke Waskita Toll Road. Dengan kata lain, dengan skema ini, Waskita Toll Road bakal punya investor baru yakni PT SMI dan Taspen.

"Suntikan dari Taspen Rp2 triliun, SMI Rp1,5 triliun, dengan kepemilikan saham Taspen 16,6%, dan SMI 12,4%, jika ditotal menjadi 29%," tandasnya.(OL-4)