Darmin : Freeport Hanya Ingin Kepastian Pajak Dalam Jangka Panjang

MENANGGAPI perubahan status perusahaan tambang Freeport, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa ersoalan yang menjadi perhatian utama dari pihak Freeport adalah terkait kepastian dari kelangsungan usahanya. Khususnya kepastian terkait dengan perpajakannya.

"Kelihatannya Freeport ingin ada kepastian, berapa pajaknya sampai nanti kalau dapat perpanjangan sampai ada perpanjangan dan sebagainya. Sebetulnya arah perpajakan kita itu turun, tetapi dia tidak mau," terang Darmin saat ditemui usai pencoblosan di Jakarta, Rabu (15/2).

Salah satu alasan mengapa pihak Freeport tidak setuju adalah karena melihat masih adanya ketidakpastian dari aturannya, khususnya bila nantinya ada pergantian pemerintahan. Pemikiran mereka bisa saja saat ini turun, tetapi tidak ada jaminan pada pemerintahan berikutnya tarif pajaknya tidak berubah.

"Jangan dilihat itu suatu ketidakmauan kooperatif, itu betul-betul cara berpikir perusahaan besar. Dia lebih memilih pasti, daripada, oke sekarang murah tapi nanti berubah lagi. Tapi setelah itu, siapa yang tahu," ujar Darmin.

Darmin menekankan bahwa sebetulnya tidak perlu lagi adanya insentif khusus. Sebab Freeport hanya meminta perlakuan pajaknya dengan sesuatu yang memang sudah pasti.

Saat ditanya skema apa yang paling baik apakah naildown (tetap tidak berubah) atau prevailing (berubah tergantung rezim perpajakan) Darmin mengungkapkan hal tersebut bergantung dari arah pajak Indonesia nya. Jika memang arahnya turun maka yang paling baik adalah yang prevailing.

"Tetapi Freeport tidak mau gambling, sebab dia bisa berkata, iyah dengan pemerintahan yang ini (turun). Tetapi nanti pemerintahannya siapa yang berikut berikutnya, arahnya kemana tahu-tahu dia naik pajaknya," jelas Darmin.

Namun Darmin mengakui bahwa menjadi tantangan tersendiri terkait dari cara pandang masyarakat Indonesia bila memang pemerintah seolah - olah mengikuti kemauan dari perusahaan asing, khususnya Freeport. Masyarakat akan menganggap pemerintah kalah dan mengalah atas kepentingan perusahaan, ini yang menjadi kesulitannya dan menjadikan persoalan ini pelik.

"Menteri ESDM akhirnya terpaksa, ya udah deh Menteri Keuangan saja. Karena walaupun sebenarnya berhitung, tapi ya memang sampai 2019. Suku-sukur pemerintahan bisa terus lagi. Tapi setelah itu kan pasti ganti, bagaimana setelah, itu nobody knows," ujar Darmin.

Menanggapi adanya kemungkinan Freeport melakukan layoff pekerjanya karena tidak bisa melakukan ekspor Darmin memandang bahwa hal tersebut hanya merupakan bagian dari tekan menekan saja. Sehingga tidak perlu terlalu didengarkan.

Seperti diketahui, sampai saat ini PT Freeport Indonesia belum mau menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diberikan pemerintah sebagai syarat agar Freeport bisa kembali melakukan ekspor konsentrat. Sebab, IUPK yang diterbitkan pemerintah tidak memberikan jaminan stabilitas jangka panjang untuk investasi Freeport di Indonesia. Akibatnya, sampai sekarang izin ekspor konsentrat belum diberikan kepada Freeport. (OL-4)