Disayangkan, Pusat Minim Manfaatkan Aspal Buton

WAKIL Gubernur Sulawesi Tenggara Saleh Laseta meminta DPD RI untuk mendorong pemerintah agar menggunakan produk aspal dari Pulau Buton. Permintaan tersebut disampaikaan saat menerima kunjungan kerja Komite II DPD di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (12/2).

Menurut Saleh potensi aspal di Pulau Buton sangat besar. Namun sayangnya pemerintah justru impor aspal dari Singapura. "Aspal Buton mampu memenuhi kebutuhan aspal nasional Indonesia," ucap Saleh.

Dia menambahkan, penggunaan aspal Buton untuk pengaspalan jalan, jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan aspal minyak. Sementara pengaspalan jalan yang menggunakan aspal minyak membutuhkan dana cukup besar.

"Menyangkut kualitas, aspal Buton tidak kalah baik dengan aspal minyak. Umur pakai aspal Buton kurang lebih sama dengan aspal minyak, bahkan bisa lebih lama bila teknik penggunaannya tepat," kata Saleh.

Wagub menilai, jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk penggunaan aspal Buton dalam pembangunan jalan nasional. Maka tambang aspal bisa menjadi sumber kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat Sultra.

Untuk diketahui, sebelumnya telah ada Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Infrastruktur Jalan yang mewajibkan penggunaan 25 persen aspal Buton pada proyek jalan yang ada di Sultra. Namun Perda tersebut tidak maksimal diterapkan di lapangan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat terkait masalah aspal Buton. Secara khusus Komite II DPD juga akan membentuk tim kerja (timja) untuk membahas aspal Buton.

"Kita akan membentuk timja. Nanti dipimpin langsung oleh Anggota DPD Provinsi Sultra Wa Ode Hamsina," tutur dia. Parlindungan juga sependapat dengan Wagub Sultra bahwa aspal Buton mampu mendongkrak perekonomian di Sultra. "Aspal Buton mampu memingkatkan perekonomian Sultra," kata senator asal Sumatra Utara itu.(OL-4)