Pertamina Harus Dijauhkan dari Kembalinya Para Mafia Migas

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Inas Nasrullah Zubir kepada Media Indonesia, Sabtu (4/2).

Inas yang mengaku pernah berkecimpung di Pertamina selama lebih dari 20 tahun itu mengatakan upaya-upaya mafia migas sudah terlihat di berbagai proyek Pertamina, antara lain proyek revitalisasi dan perluasan kilang (RDMP), proyek pembangunan kilang baru (NGRR), proyek kelistrikan yang dikerjakan Pertamina, dan impor liquid natural gas (LNG).

"Pencopotan Pak Dwi ini bisa dikatakan untuk mengembalikan mafia migas, tetapi tidak lagi di bisnis ekspor impor. Sekarang mereka mau main di proyek Pertamina dan itu makin sulit untuk ditelusuri," ungkapnya.

Salah satu indikasi adanya permainan mafia migas, menurutnya, ialah dilarangnya Glencore Plc untuk ikut lelang impor minyak mentah. Menurutnya, adanya kesalahan pengiriman jenis minyak mentah dari Glencore ke Pertamina akibat dari tangan-tangan mafia migas.

"Kan Pak Dwi yang membatalkan dan Glencore itu akhirnya dilarang. Kalau direksi selanjutnya mencabut larangan itu, artinya benar ada upaya mafia migas," tukas Inas.

Politisi Partai Hanura itu melihat upaya penjegalan Dwi Soetjipto oleh para mafia migas sudah mulai dilakukan sejak diciptakannya posisi Wakil Dirut yang dipegang oleh Ahmad Bambang. Posisi itu dinilai Inas sengaja dibuat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menciptakan dualisme kepemimpinan dan pada akhirnya membuat kondisi internal menjadi gaduh.

"Buktinya, Rini ngaku kan posisi Wadirut membuat kondisi tidak kondusif dan sekarang jabatan itu ditiadakan.Artinya, memang disengaja oleh Rini," ungkap Inas.

Sayangnya, kata dia, Dwi Soetjipto terbawa oleh kegaduhan itu dan banyak hal pula yang tidak diselesaikannya selama upaya perubahan Pertamina dilakukan. "Pak Dwi juga ada salahnya. Orang di dalam itu terkatung-katung. Contohnya, eks pekerja Petral sekarang masih nonjob tanpa ada keputusan mau diapakan mereka," tukasnya.

Presiden Joko Widodo pun dilihat Inas tidak suka dengan kegaduhan. Seperti kasus adu argumentasi antara mantan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramlj dan mantan Menteri ESDM Sudirman Said, Presiden memutuskan untuk memberhentikan keduanya.

"Di Pertamina seperti itu juga. Kalau gaduh, ya dua-duanya yang dicopot. Pak Jokowi kan selalu begitu," ucapnya.

Setelah ini, Inas pun memperingati pemerintah untuk tidak membuka celah mafia migas kembali menggerogoti Pertamina. Dia meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak memberikan jabatan Direktur Utama kepada mantan pejabat, direksi, dan komisaris Pertamina.

"Harus benar orang yang bersih. Jangan ada orang lama masuk ke sana, kayak orangnya Ari Soemarno dan Riza Chalid. Kita juga berharap kali ini coba Pak Jokowi minta pendapat dari DPR juga, meski ga ada diatur. Tapi daripada ada pertentangan?" pungkas Inas.

Senada, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mukhtasor menyatakan kegaduhan yang terjadi di tubuh Pertamina merupakan kegagalan yang dicapai Kementerian BUMN. Rekruitmen komisaris Pertamina juga ternyata gagal menempatkan orang-orang yang mandiri dan konsisten di direksi perusahaan pelat merah tersebut.

Menurutnya, posisi Wakil Direktur Utama yang sebelumnya dibentuk oleh komisaris Pertamina hanya posisi yang diada-adakan. Posisi yang kini dihilangkan itu pula dinilai Mukhtasor menjadi alat pendongkelan Dwi Soetjipto.

Menurutnya, ada pihak-pihak yang terganggu dengan kinerja Dwi Soetjipto selama ini. "Menteri BUMN dan komisaris Pertamina bekerja untuk siapa? Apakah untuk mereka yang terganggu program transformasi dan efisiensi Pertamina? Apakah buntut pembubaran Petral? Apakah untuk mereka yang tidak setuju Indonesia mampu mencukupi kebutuhan BBM mandiri dari kilang BUMN di dalam negeri? Apakah karena bisnis dan kuota impor BBM terancam?" cetusnya.

Mukhtasor pun berharap Presiden bisa turun tangan dalam hal ini. Presiden mesti segera mengevaluasi Menteri BUMN dan para komisaris Pertamina. "Presiden harus segera melakukan evaluasi kepada Menteri BUMN dan komisaris Pertamina agar Pertamina tidak menjadi bancakan kelompok kepentingan. Pertamina juga harus kuat menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional," tegas Mukhtasor. (OL-4)