Hulu Migas Berprospek Moncer

INVESTASI di sektor hulu migas nasional diprediksi tumbuh positif seiring dengan kenaikan harga minyak dan pembaruan kebijakan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) yang kini berbasis gross split atau bagi hasil kotor.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) mematok pertumbuhan investasi migas 2017 mencapai 5%.

Laju itu lebih tinggi dari pertumbuhan investasi global yang diproyeksi lembaga Wood MacKenzie Asia Pasific sebesar 3% pada tahun ini.

Optimisme SKK Migas berangkat dari Rencana Kerja dan Anggaran (Work Program and Budget/WP&B) 2017 yang sudah disetujui.

"Proyeksi kami, investasi di atas prediksi Mackenzie, (naik) sekitar 5%," ujar Kabag Humas SKK Migas Taslim Yunus di Gedung Dewan Pers, Jakarta, kemarin.

Pertumbuhan itu juga akan menunjukkan momentum pulihnya investasi sektor hulu migas.

Dari data SKK Migas, per November 2016, investasi hulu migas 'hanya' US$10,43 miliar.

Pada 2015, investasi hulu migas US$15,34 miliar.

Taslim menerangkan, tren kenaikan harga minyak, yang kini di atas US$50 per barel, kembali menggairahkan investasi di sektor ekstraktif.

Walakin, kepastian regulasi dan simplifikasi birokrasi juga krusial bagi investor.

Karena itu, ditetapkanlah skema PSC gross split sebagai upaya agar iklim investasi lebih kondusif.

"Ini (gross split) jadi salah satu kebijakan yang bisa meningkatkan produksi. Tinggal bagaimana implementasinya," ujar Direktur Indonesia Petroleum Association Sammy Hamzah di tempat sama.

Menurut bos PT Ephindo itu, skema PSC gross split memberi peluang lebih besar kepada kontraktor kontrak kerja sama untuk merancang kegiatan yang mengedepankan efisiensi, berikut memacu kecepatan produksi dari tahap penemuan ke produksi.

Sementara itu, PSC gross split memapas skema biaya operasional migas yang dikembalikan negara (cost recovery).

"Kini kontraktor memikul beban risiko seluruhnya, maka ia akan berjuang menjalankan bisnis yang efisien," imbuh Sammy.

Tangkap peluang

Sebelumnya, Lembaga konsultan Wood Mackenzie Asia Pasific mengasumsikan harga minyak dunia 2017 berkisar US$57 per barel.

Bersamaan dengan itu, investasi global sektor hulu migas diprediksi naik 3% menjadi US$450 miliar.

Sebanyak 20-25 kontrak baru akan berinvestasi dengan belanja modal rata-rata US$3,6 miliar.

"Kontraktor itu skalanya memang lebih kecil, tapi efisien karena mereka mengeksplorasi di areal dengan cadangan migas jangka panjang," terang
Direktur Riset MacKenzie Asia Pasifik Andrew Harwood kepada sejumlah pimpinan media dari Indonesia, di Singapura, pekan lalu.

Indonesia, imbuh Harwood, mestinya bisa menangkap peluang itu di tengah ketidakpastian produksi migas.

Dalam proyeksi MacKenzie pun, produksi migas berdasar pre-final investment decision (pre-FID) meningkat dari 15% pada 2020 menjadi 45% pada 2020.

Namun, MacKenzie melihat Indonesia akan menghadapi paling tidak dua persoalan.

Pertama, minimnya eksplorasi migas di Indonesia belakangan ini bisa menurunkan persepsi tentang prospek investasi terkait.

Padahal, dari studi MacKenzie, investasi migas di Indonesia memiliki daya tarik fiskal dan prospektif.

"Namun, bila tidak ada perbaikan, persepsi terhadap prospek investasi migas di Indonesia bisa menurun," ucap Harwood.

Kedua, faktor regulasi.

"Regulasi yang bisa berubah-ubah dan ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah merupakan dua contoh ketidakpastian regulasi," ujar Harwood dalam pemaparan yang digagas SKK Migas tersebut.

Perihal skema baru PSC Indonesia, MacKenzie menilainya positif.

Namun, agar efektif, pemerintah perlu terus mengurangi hambatan administrasi dan regulasi bagi investor.

Kemudian, memberi tanggung jawab lebih besar kepada mereka untuk melakukan eksplorasi secara efisien.

"Risiko kuncinya ialah apakah investor akan mendapat keuntungan yang diinginkan di bawah sistem bagi hasil baru tersebut," pungkasnya. (Uks/E-1)