Menteri Koperasi dan UKM Launching Kampung UKM Digital

MENTERI Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga meresmikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Center, di Jalan AP Pettarani Makassar, Rabu (25/1).

Dalam kesempatan itu, Menteri Koperasi dan UKM juga melaunching Kampung UKM Digital sekaligus menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara BUMN/BUMD dengan Dinas Koperasi dan UKM Sulsel.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Syamsu Alam Ibrahim mengatakan Provinsi Sulsel dituntut untuk bekerja keras dengan penuh dedikasi, khususnya dalam memberikan pembinaan kepada koperasi dengan memberikan contoh terbaik. Dimana, setiap kabupaten memiliki satu koperasi percontohan.

"Potensi sumber daya KUMKM di Sulsel sangat luar biasa, namun pada kenyataannya belum dapat bersaing dengan permasalahan yang muncul selama ini," kata Syamsu Alam.

Ia membeberkan beberapa permasalahan yang dihadapi KUMKM di Sulsel. Antara lain, SDM KUMKM yang masih relatif rendah, akses modal yang terbatas, daya saing produktifitas kemasan yang relatif rendah, jaringan pemasaran yang masih terbatas, dan sarana prasarana pendukung yang kurang memadai. Untuk mengurai permasalahan tersebut, diperlukan KUMKM center yang berfungsi sebagai klinik dan percontohan aktifitas koperasi dan UMKM di Sulsel.

"KUMKM center ini dikelola profesional dengan SDM yang terlatih, bekerja dengan sistem divisi yang terkoneksi secara komputerise. Di mana, divisi tersebut terdiri dari divisi oleh-oleh Sulsel, divisi koperasi Gubernur Sayang Mart, divisi kemasan produk UMKM, divisi kuliner Sulsel, hingga warung kopi. KUMKM center ini merupakan tempat pembinaan pelaku usaha dan saat ini telah terdaftar produk KUKM kurang lebih 30 produk," jelasnya.

Terkait pembinaan koperasi, Syamsu Alam mengungkapkan, pembinaan koperasi dilakukan dengan menciptakan koperasi berkualitas, yang dapat melayani kebutuhan anggota dan masyarakat. Pemprov Sulsel melalui Pergub Nomor 18 Tahun 2016 tentang Koperasi Inti dan Koperasi Unggul, membentuk
koperasi percontohan di seluruh kabupaten/kota. Dimana, setiap BUMN/BUMD yang ada di Sulsel membina satu koperasi di tiap kabupaten sebagai koperasi Gubernur Sayang Mart.

"Beberapa BUMN sudah terlibat langsung dalam pembinaan koperasi inti. Dan pada hari ini, kembali BUMN memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada gerakan koperasi dan UKM," lanjutnya.

Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, koperasi adalah bagian strategis dan punya tantangan kuat untuk menjadikan bangsa ini memiliki perekonomian yang kuat. Selama ini, Pemprov Sulsel berupaya mendorong koperasi dan UKM untuk bisa berjalan. Apalagi, jika hanya dengan pendekatan modern ritel, justru akan mematikan pasar tradisional dan pedagang kecil.

"Saya telah mengeluarkan edaran, bupati dan walikota jangan mendahulukan ritel modern dibanding pasar tradisional. UKM dan Koperasi menjadi pilihan agar akselerasi ekonomi yang ada bisa didorong lebih baik," kata Syahrul.

Ia menegaskan koperasi tidak boleh gagal. Tahun 2017 ini, ekonomi tidak terlalu bagus secara nasional. Karena itu, yang bisa memperbaiki adalah Koperasi dan UMKM, yang sudah teruji saat krisis ekonomi tahun 1998 lalu. Namun, yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas yang dijual setara dengan apa yang dijual secara nasional dan global, kemudian kualitas dan kemasan harus diperbaiki.

"KUMKM Center inilah yang harus menjadi contoh. Karena itu, saya minta agar maskapai penerbangan serta travel, agar turis yang datang harus dibawa ke sini," ujarnya.

Di hadapan Menteri Koperasi dan Perbankan yang hadir dalam acara tersebut, Syahrul mengungkapkan, membutuhkan uang Rp100 miliar untuk menghidupkan koperasi. Menurutnya, rakyat hanya tidak punya modal yang cukup. Tetapi kuncinya, jangan korupsi, lakukan dengan obyektif dan benar, serta seleksi.

"Kemarin, saya luncurkan Gubernur Sayang Mart. Maksudnya, siapapun gubernur nanti harus meneruskan itu, bahkan tidak boleh ada distributor gula, terigu, yang tidak melalui itu. Kami juga butuh penegasan dari Menteri, apakah melalui surat. Pak Menteri mau kami ekspor dari KUMKM yang mana, berapa banyak kami siapkan. KMUKM yang mau ekspor kami beri keringanan apa saja yang bisa dilakukan. Supaya, kita punya keyakinan kalau KUMKM bisa ekspor," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengapresiasi kehadiran KUMKM Center tersebut.

"Saya tidak mengira gedung ini sebesar ini. Saya pikirnya, hanya seperti di kementerian di pusat usaha layanan terpadu. Tetapi ini luar biasa. Ini merupakan indikator, betapa besarnya perhatian Pemprov Sulsel terhadap koperasi dan UKM. Ini tidak bisa dipungkiri," kata Puspayoga.

Mengenai ekspor yang akan dilakukan KUMKM, Puspayoga mengungkapkan pemerintah pusat telah mempunyai program dengan memberikan kemudahan impor bagi KUMKM yang tujuannya ekspor. Rencananya, program tersebut akan dilaunching 30 Januari mendatang oleh Presiden di Boyolali.

"Kalau ada pengrajin yang bahan bakunya harus impor, ini akan diberikan insentif dan program ini dikerjasamakan dengan Kementerian Keuangan. Kemudian pembiayaannya, sudah ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Koperasi yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan UMKM yang akan ekspor," ungkapnya.

Kemudahan lainnya, kata Puspayoga, LPEI memiliki skema dimana UMKM yang melakukan ekspor tidak setiap bulan dimintai cicilan. "Kalau dia ekspor, enam bulan ke depan baru datang uangnya dari luar negeri. Jadi, yang dia
cicil tidak setiap bulan. Ini skema dibuat pemerintah untuk memberi perhatian terhadap ekonomi kerakyatan," jelasnya.

"Tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi, 30 persen kredit macet hingga banyak bank bangkrut. Inflasi minus 13 persen. Dengan adanya koperasi dan UKM, pertumbuhan bisa naik 4 persen. Ini bukti bahwa koperasi dan UKM menunjang perekonomian Indonesia. Saat ini, ada 57 juta UMKM, baik yang dibawah koperasi ataupun yang jalan sendiri," lanjut Puspayoga.

Ia membeberkan, Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi dua tahun lalu hanya 1,67 persen dari Rp 11 ribu triliun. Sekarang, sudah meningkat menjadi 4,41 persen. Puspayoga optimistis, tahun depan PDB koperasi akan melebihi negara tetangga. Tapi dengan catatan, pemerintah harus konsisten melakukan reformasi total koperasi atau rehabilitasi dengan membuat database yang benar.

Puspayoga mengaku sudah membuat surat edaran kepada gubernur, bahwa 62 ribu koperasi dibubarkan. "Sebenarnya, semangatnya bukan pada pembubaran koperasi tetapi mendata koperasi untuk membuat data base yang benar. Kalau ada koperasi yang dibubarkan tapi sebenarnya masih aktif, tolong laporkan supaya tidak jadi dibubarkan. Kami tunggu enam bulan," tegasnya.

Menurutnya, tanpa ada database yang jelas, pemerintah tidak akan bisa merancang program ke depan, apalagi meningkatkan PDB. Ia menegaskan jumlah koperasi tidak perlu banyak, tapi harus berkualitas. "Yang jumlahnya harus banyak adalah anggotanya. Saya imbau, jangan ada koperasi yang masih banyak mempunyai calon anggota. Tapi harus dimasukkan jadi anggota. Semakin banyak anggotanya, semakin bagus koperasinya," imbuhnya.

Terkait pembiayaan bagi ekonomi kerakyatan, ia mengungkapkan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah jalan untuk tahun 2017. Sekarang, pemerintah dalam hal ini perbankan, menyiapkan Rp110 triliun, yang terdiri dari 80 persen untuk sektor mikro. Dimana, kredit maksimal Rp25 juta tanpa agunan.

"Kalau Rp110 triliun ini bisa tercapai, minimal 95 persen, ekonomi kerakyatan akan semakin menggeliat," kata Puspayoga.

Mengenai kampung digital, ia mengakui, sekarang jamannya digital dan online. Akibatnya, toko dan pasar akan sepi.

"Nah ini tantangan kita. Tapi, pasar basah itu jangan dionlinekan. Bagaimana kita mengelola digital sistem agar tidak merugikan masyarakat. Dengan sistem online, yang masih bertahan adalah yang bersentuhan dengan rasa, seperti kuliner dan entertain," pungkasnya. (OL-5)