Jakarta Butuh 50 Permukiman Baru

DATA Badan Pusat Statistik menyebutkan angka defisit hunian atau backlog di DKI Jakarta disebut yang tertinggi di Indonesia, yakni sekitar 1,3 juta unit. Baru sekitar 51% warga DKI yang telah memiliki rumah sendiri. Sebanyak 34% lainnya kontrak atau sewa, 13% bebas sew,a dan 2% tinggal di rumah dinas. Harga tanah yang terus mengalami kenaikan 18% per tahun sementara upah riil hanya tumbuh 10% tiap tahunnya, rasanya akan sulit bagi warga Jakarta memiliki rumah. Pengamat perumahan dan kawasan permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar berpendapat dalam memenuhi kebutuhan papan untuk warga DKI perlu keterlibatan banyak pihak.

Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, maupun swasta. Alasannya, untuk memenuhi kebutuhan hunian tersebut butuh sekitar 50 kawasan permukiman baru. "Dalam setiap kawasan baru setidaknya dapat mengakomodasi hunian untuk 50 ribu penduduk yang melakukan aktivitas di Jakarta," ujarnya. Menurut dia, skema kerja sama dengan sejumlah pihak dapat dilakukan pemprov dalam memenuhi kebutuhan hunian untuk warganya. "Kalau berbicara bank tanah di Jakarta kan pasti akan kelimpungan, maka dari itu pemda dapat menjalin kerja sama dengan pengembang di sekitaran Jakarta atau pemerintahan pusat sebagai penyedia lahan untuk pembentukan kawasan baru," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/1).

Jehansyah melihat setiap pengembang besar, misalnya pemilik lahan BSD City pasti memiliki cadangan lahan yang belum terpakai. Dengan skema kerja sama tersebut akan mempermudah penyediaan hunian bagi masyarakat urban yang kerap beraktivitas di Jakarta. Menurutnya, selain penyediaan lahan untuk kawasan baru, syarat utama lainnya ialah pembangunan hunian tak boleh jauh sarana transportasi umum. Saat ini level pekerja menengah bawah di Jakarta dapat menghabiskan 30% dari pendapatannya setiap bulan hanya untuk transportasi, sedangkan di sejumlah negara Asia lain seperti Jepang, masyarakatnya hanya membuang 8% untuk keperluan transportasi sehari-hari.

Kawasan baru tersebut tidak harus mandiri seperti yang menjadi tren pengembangan saat ini. Hal terpenting ialah mampu memenuhi kebutuhan hunian yang layak dengan transportasi umum yang nyaman bagi masyarakat urban. "Pemda Jakarta juga dapat mencontoh sejumlah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang kini sudah menuju level kawasan bebas kumuh dalam penyelesaian masalah perkotaan dan urbanisasi."

Kampung Deret
Ketua Kajian Perkotaan Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jakarta Adhamaski Pangeran berpendapat, selain masalah kepemilikan hunian, masalah permukiman dan kawasan kumuh juga masih menjadi momok di Jakarta. Menurutnya, untuk mengatasi persoalan hunian di Jakarta sekaligus untuk mengurangi kekumuhan kota bisa dilakukan dengan berbagai kebijakan terpadu seperti yang pernah dilakukan sebelumnya melalui program Kampung Deret. "Ada sejumlah solusi dalam penataan kota untuk mengurangi kawasan kumuh di Jakarta, salah satunya memulai kembali program Kampung Deret atau MH Thamrin Plus yang dulu pernah sampai mendapat pengakuan dunia," katanya.

Saat ini, program Kampung Deret tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dorongan yang insentif pada warga Jakarta untuk menjaga permukiman mereka. Padahal, program tersebut dapat mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar berupa saluran, infrastruktur air bersih, pengolahan sampah, dan lainnya dengan pemberdayaan sosial ekonomi warga Jakarta. Selain itu, lanjut dia, pemprov juga dapat mengoptimalisasi rumah susun sederhana sewa atau rusunawa bagi para pekerja atau masyarakat yang belum mampu membeli rumah dengan sejumlah kemudahan informasi dan fasilitas terutama fasilitas transportasi. (S-2)