Pemerataan Terus Diupayakan

PEMERINTAH menjanjikan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata pada masyarakat terus dilakukan. "Banyak hal harus dilakukan. Perbaikan dari kebijakan yang ada selama ini terkait dengan pangan, lahan, dan macam-macam. Intinya, sejumlah perubahan harus dilakukan," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution di Universitas Brawijaya, Kota Malang, kemarin.

Salah satu kebijakan yang menurutnya akan dilansir untuk secara tidak langsung menggerus kesenjangan dalam masyarakat ialah paket kebijakan ke-15. Paket tersebut, menurut Darmin, berfokus untuk meningkatkan kinerja logistik dan sistem <>national single window. "Kita ingin benahi supaya logistik di dalam negeri lebih cepat dan ekspor-impor jangan terlalu lama," katanya.

Ukurannya agar masa bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time) bisa lebih ditekan dari sekarang 2,9 hari menjadi 2 hari. Dengan begitu, daya saing kinerja kepelabuhanan lebih kompetitif, atau setidaknya diharapkan sama dengan Malaysia.

Target dwelling time 2 hari itu, ucap Darmin, diharapkan terwujud pada medio 2017. "Singapura sudah sehari," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan sekaligus sebagai upaya pemerataan hingga di lintas batas negara untuk menciptakan sumber perekonomian baru.

Pembangunan infrastruktur di perbatasan Kalimantan, lanjutnya, sudah 1.900 km. Demikian juga pembangunan pos lintas batas negara akan terus dilanjutkan pada 2017.

Setidaknya ada tujuh pos lintas batas negara yang sudah siap dioperasikan di Kalimantan Barat, di Nusa Tenggara Timur, serta di Papua. "Itu semua bukan untuk gagah-gagahan. Kita negara besar, untuk menciptakan kegiatan ekonomi di perbatasan," ujar Basuki.

Agar distribusi logistik kian moncer, pemerintah juga mengembangkan trayek tol laut dari saat ini 6 trayek menjadi 13 trayek.

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan ketujuh trayek baru itu terdiri atas tiga trayek baru, antara lain Rute T-7 dari Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Pulau Nias-Sinabang-Pulau Nias-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok. Kemudian, empat trayek dengan satu lintasan dilayani angkutan kapal dan kapal roll on-roll off (roro).

Belum fokus
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, bila dikelola dengan benar, desa di Indonesia mampu memotori pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, Indonesia memiliki 74.910 desa dengan kondisi beragam. Namun, sekitar 80% dari desa itu memiliki kesamaan, yakni hidup dari sektor pertanian. "Sektor (pertanian) ini harus besar dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Desa-desa yang fokus pada satu komoditas tertentu. Bisa kita lihat, rata-rata pendapatan per kapita mereka di atas Rp2,5 juta," ujarnya dalam Rakernas Pembangunan Pertanian 2017 di Jakarta, kemarin.

Sayangnya, lebih dari separuh desa belum fokus. Pada satu desa sebagian menanam cabai, sebagian padi, jagung, bawang, dan lainnya.

"Sehingga panen memakan cost tinggi karena rantai produksi banyak dan tidak memungkinkan dimasukkan pengolahan pascapanen karena skala ekonomi pertanian mereka terlalu kecil."

Oleh karena itu, Eko ingin membuat desa-desa untuk fokus sehingga ada skala produksi yang cukup.(Try/Ant/E-1)