Harapan dari Capaian Lima Bulan

PENERIMAAN pajak hingga akhir 2016 tercatat sebesar Rp1.105 triliun atau 81,5% dari target penerimaan dalam APBN-Perubahan 2016, Rp1.355 triliun. Sementara itu, realisasi belanja negara sudah mencapai 93%.

Meski demikian, defisit anggaran total tidak melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB). “Ini berkat kerja keras pemerintah menjaga APBN tetap kredibel sehingga defisit total antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan melebihi 3% sebagai batas maksimum sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” ujar anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Misbakhun yang juga mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu merincikan hingga akhir periode kedua amnesti pajak pada 31 Desember 2016 penerimaan dari uang tebusan ialah Rp107 triliun. Rinciannya, Rp103 triliun uang tebusan, Rp739 miliar dari pembayaran bukti permulaan, serta Rp3,06 triliun dari pembayaran uang tunggakan penagihan pajak.

Sementara itu, total dana repatriasi luar negeri yang masuk ialah Rp141 triliun. “Dana deklarasi luar negeri sebesar Rp1.013 triliun dan dana repatriasi dalam negeri sebesar Rp3.143 triliun mendominasi dana deklarasi yang masuk dalam skema amnesti pajak,” tutur politikus Partai Golkar itu.

Tanpa amnesti pajak, lanjut dia, capaian penerimaan pajak baru Rp998 triliun. Dalam hitungannya, angka itu sama dengan 73,6% dari total target pendapatan sektor perpajakan Rp1.355 triliun dalam APBN-P 2016. Karena itu, ia menilai pencapaian ini tak lepas dari keberhasilan amnesti pajak.

Di samping itu, meskipun rendah, penerimaan total itu masih tumbuh sekitar 4,13% ketimbang 2015. Karena itu, ia menilai kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepanjang lima bulan menjabat masih layak menerima apresiasi yang tinggi.

“Membangun APBN yang kredibel dan penerimaan negara yang optimal ialah upaya yang harus diberi dukungan oleh semua elemen bangsa karena ini bagian upaya membangun kemandirian bangsa dan kedaulatan negara sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden Jokowi di Nawa Cita dan Trisakti.”

Meski demikian, ia menyematkan catatan soal realisasi belanja modal yang rendah di 59%. Menurutnya angka belanja modal itu masih bisa berubah. Iia berharap angka lebih tinggi.

“Harapan saya belanja modal bisa mencapai di atas 60% untuk menjadi bukti pemerintah serius memperbaiki kualitas pertumbuhan serta serapan anggaran bisa mencapai di atas 95% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja pemerintah,” harap dia.

Ketahanan pangan
Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengalokasikan dana Rp118 triliun selama periode 2015-2019 untuk program ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp118 triliun selama periode 2015-2019 untuk program ketahanan pangan nasional,” ujar Direktur Pertanian Bappenas Sriyanti di Jakarta, Minggu (1/1). (Ant/E-2)