Perikanan Butuh Pembiayaan Berkelanjutan

MASIH kurangnya minat sektor perbankan terhadap pembiayaan sektor kelautan dan perikanan lebih disebabkan faktor risiko tinggi yang ada di sektor tersebut.

Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia (BI) sedang menyusun pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) di bidang perikanan.

"Risiko tinggi itu karena erat kaitannya dengan musim, tinggi gelombang, ketidakpastian perubahan iklim. Hal tersebut membuat perbankan sulit memberikan kredit," jelas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo di Jakarta, akhir pekan lalu.

Selama ini, kredit di sektor budi daya perikanan lebih banyak mengalir ke komoditas rumput laut, udang, dan budi daya ikan nila yang harganya cukup bagus.

"Ini erat kaitannya dengan kemampuan melakukan pembayaran pinjaman."

Pembiayaan berkelanjutan di bidang perikanan diharapkan dapat mendorong perbankan untuk mengenali risiko tersebut.

"Misalnya negatif list ialah kaitan dengan kebijakan pemerintah yang misalnya melarang kegiatan X, maka pihak perbankan sebaiknya tidak membiayai kegiatan tersebut guna menghindari kredit macet," katanya.

Pihaknya akan memaparkan sektor yang masuk daftar positif dengan tetap menyampaikan negatif list sebagai catatan bagi pertimbangan pengucuran kredit dari perbankan.

"Adanya sustainable financing ini akan dapat memetakan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Contoh yang paling klasik collateral (jaminan) dan persoalan off taker (pembeli)," urainya.

Terkait dengan jaminan, pemerintah sudah memutuskan untuk kredit usaha rakyat (KUR) yang kurang dari Rp5 juta tidak perlu ada collateral.

Untuk soal off taker, pihak perbankan ingin budi daya harus ada penjaminnya, yakni dari unit pengolahan ikan.

"Harus ada kepastian produk yang dipakai sebagai jaminan itu bisa masuk ke pasar yang lebih baik, domestik maupun ekspor domestik" tandasnya.

Saat ini dari program Jaring hingga Oktober 2016, kredit sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp1,83 triliun dengan 35.645 debitur baru.

Sementara itu, penyaluran KUR mencapai Rp839 miliar untuk 41.668 debitur.

Meski begitu, kredit macet (NPL)Jaring untuk sektor kelautan dan perikanan sudah 2,2% dengan proporsi bidang usaha 30% perdagangan serta 29% pengolahan. (Dro/E-3)