Pertanian dan Perikanan Pilih RECP

STANDAR produk pakta perdagangan bebas Trans Pasific Partnership (TPP) terlampau memberatkan. Pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan lebih ingin Indonesia fokus mewujudkan perdagangan bebas dalam kerangka Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Demikian terungkap dalam pendapat yang dikemukakan Sekjen Asosiasi Hortikultura Nasional Ramdansyah dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP51) Thomas Darmawan, ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

"Persyaratan untuk TPP lebih berat. Standardisasi untuk TPP dengan standar AS sangatlah tinggi sehingga barang-barang ekspor kita akan sulit untuk masuk AS dan negara-negara yang ada di TPP," papar Ramdansyah. Untuk produk hortikultura akan terbentur pada standar residu yang lebih tinggi. Sebaliknya, produk-produk hortikultura AS akan lebih mudah masuk ke Indonesia karena telah memenuhi standar.

RECP merupakan kerangka perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara ASEAN, yakni Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kemudian, ditambah Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Negosiasi RECP dimulai secara resmi pada November 2012 pada KTT ASEAN di Kamboja. Pembicaraan masih berlangsung hingga kini.

Thomas memandang dari RECP, potensi pasar yang tersedia mencapai 3,4 miliar jiwa. Adapun pasar TPP diperkirakan hanya mencakup 1 miliar jiwa. TPP terdiri dari 12 negara yang meliputi AS, Kanada, Jepang, Australia, Brunei, Cile, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Serupa dengan sektor hortikultura, industri farmasi mengaku tidak cukup percaya diri menghadapi persaingan global. Saat ini industri farmasi sudah tertekan oleh bahan baku impor. Akan sulit pula untuk mengekspor.

"Tidak usah TPP saja hasil-hasil dalam negeri dikhawatirkan kurang daya saing. Apalagi kalau nanti sudah TPP," keluh Direktur International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Parulian Simanjuntak. Keberatan masuk TPP juga dikemukakan Direktur Hubungan Internasional Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia Purwono Widodo. Ia khawatir Indonesia akan berubah menjadi sekadar pasar untuk baja. Purnomo bersama Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani dan Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih berharap pemerintah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha. "Bicarakan dulu dengan parlemen. Adakan diskusi yang melibatkan pelaku usaha dan stakeholder lainnya," ujar Henry.

Daya saing lemah
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menuturkan Indonesia sebenarnya punya peluang yang sangat besar dalam menjajaki lebih banyak perdagangan  bebas. Namun, hal itu harus didahului dengan peningkatan daya saing industri lokal sekaligus pengembangan hilirisasi atau industri olahan. Saat ini, lanjut Hariyadi, pihaknya masih mengkaji jenis produk apa saja yang bisa diusulkan untuk diperdagangkan Indonesia dalam kerangka TPP.

"Pada intinya, nanti apakah produk kita bisa lebih kompetitif dengan kualitas yang lebih baik dengan produk negara-negara TPP. Juga kita harus bisa tekan biaya bank dan biaya infrastruktur," pungkasnya. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia Hidayat Triseputro menambahkan perlu kepastian regulasi yang berpihak pada industri lokal dari hulu ke hilir. Itu dibarengi dengan penyediaan listrik, gas, infrastruktur, dan transportasi yang mendukung industri nasional agar lebih kompetitif.

"Harus ada kewajiban menggunakan produk lokal. Kalau bisa diproduksi dalam negeri dan wajib standar SNI," imbuh Hidayat. Sebelumnya, Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Dody Edward mengatakan setiap partisipasi ke berbagai skema perdagangan internasional akan melalui pengkajian, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk roadmap. (Tes/Fat/Bow/Jes/Wan/Jay/E-1)