Jangan Buru-Buru Ikut TPP

Pemerintah lebih baik mengupayakan penguatan pengusaha di Tanah Air agar tidak sekadar menjadi jago kandang.

SEJUMLAH pihak menyangsikan kesiapan Indonesia bergabung dalam kemitraan dagang trans-Pasific partnership (TPP).

Hal itu mengingat kondisi Indonesia yang belum mapan menghadapi lingkaran raksasa perdagangan yang diprakarsai AS tersebut. Sebagaimana diutarakan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana dan Ketua Koalisi Antiutang Dani Setiawan.

"Pemerintah mesti memahami risikonya. Apalagi Indonesia tidak berperan dari awal merumuskan poin dan skema perdagangan multilateral tersebut. Seharusnya kita punya produsen kuat dulu agar tidak sekadar jago kandang. Salah langkah, pasar kita yang bakal dieksploitasi besar-besaran," kata Hikmahanto, kemarin.

Akan tetapi, Hikmahanto melihat ada pesan tersirat di balik sikap kukuh Presiden Joko Widodo agar Indonesia bergabung dalam skema perdagangan internasional tersebut. "TPP ini diprakarsai AS yang berseberangan dengan Tiongkok. Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia terkesan pro-Tiongkok. Penyampaian niat Indonesia bergabung ke TPP, saya pikir strategi politik untuk menegaskan netralitas.

"Ketua Koalisi Antiutang Dani Setiawan bahkan menilai pemerintah akan mengalami kerugian. "Kemampuan pelaku usaha domestik itu rendah menghadapi perjanjian perdagangan bebas dengan kawasan yang kapasitas ekonominya sangat besar.

"Menurut Dani, kini TPP sudah diikuti 12 negara. Beberapa di antaranya sangat maju seperti AS, Singapura, Jepang, Selandia Baru, Australia, dan Kanada. Sedang sisanya terhitung berkembang seperti Malaysia, Meksiko, Peru, Cile, Vietnam, dan Brunei.

"Apalagi nanti dipersyaratkan berbagai insentif. Insentif pajak dan insentif fiskal. TPP pun tidak memberi keistimewaan kepada BUMN. Tanpa persiapan matang, TPP bisa berdampak pada penerimaan negara," ujar Dani.

Naik peringkat

Di sisi lain, peringkat Indonesia dalam memberikan kemudahan berusaha bagi sektor UKM (ease of doing business/EODB) naik ke urutan 109 dari tahun sebelumnya di posisi 120. Demikian hasil survei Bank Dunia yang dilaksanakan pada 189 negara.

Menurut Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Hutapea, Indonesia masuk ke top 24 performers karena menerapkan perbaikan kemudahan berusaha untuk tiga atau lebih dari 10 indikator yang diukur pada periode 2 Juni 2014 hingga 1 Juni 2015.

Bank Dunia mencatat tiga reformasi positif Indonesia dalam EODB 2016 sebagai top 24 reformers, yakni memulai usaha (starting business), akses perkreditan (getting credit), dan pembayaran pajak (paying taxes).

Namun, lanjut Tamba, ada lima indikator yang harus diperhatikan untuk ease of doing business di Indonesia. Indikator memulai usaha yang turun 18 peringkat menjadi 173 dari sebelumnya 155 karena responden swasta belum mengonfirmasi reformasi yang telah dilakukan untuk memulai usaha. "Apabila ketentuan ini diubah, peringkat EODB Indonesia akan naik lebih signifikan.

"Tamba menambahkan adanya perubahan metodologi survei untuk perdagangan lintas negara telah menurunkan peringkat Indonesia pada indikator tersebut. "Dulu yang disentuh jumlah dokumen, kini Bank Dunia melihat indeks dengan mengukur waktu dan biaya ekspor maupun impor. (Fat/Bow/X-4)