Kejar Google Sampai Dapat

MENTERI Keuangan Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus berkomunikasi dengan pihak Google supaya perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu bersikap terbuka dengan menyerahkan laporan keuangan secara menyeluruh.

Menkeu menegaskan hal itu terkait dengan berakhirnya jalan damai kasus penyelesaian tunggakan pajak Google melalui tax settlement dan keengganan pihak Google memberikan data laporan keuangan secara elektronik yang sudah diminta DJP. Selanjutnya, tahapan preliminary investigation terhadap pihak Google akan dimulai pada Januari 2017.

"Pada prinsipnya, pemerintah welcome dengan aktivitas semua perusahaan. You have business here and create value di sini. Saya akan menghormati investasi yang mereka miliki, tapi Indonesia juga perlu mendapatkan haknya. Itu kan prinsipnya," ujar Sri Mulyani seusai menghadiri acara Seminar Nasional Infrastruktur 2016 di Jakarta, kemarin (Kamis, 22/12).

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah perlu belajar dari Inggris yang memiliki data transaksi Google yang akurat. "Ada whistleblower atau pihak internal Google yang membeberkan data tersebut kepada pemerintah Inggris," kata dia ketika dihubungi Media Indonesia, tadi malam.

Selain itu, masyarakat mereka pun kompak menolak kehadiran Google apabila tidak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku di Inggris.

Menurut Yustinus, kedua hal tersebut yang tidak dimiliki pemerintah Indonesia sehingga sampai saat ini, negosiasi alot dan cenderung terlihat gagal. "Pemerintah seolah bekerja sendiri, sedangkan masyarakatnya masa bodoh dan tetap menggunakan Google," ujarnya.

Menurut Yustinus, komunikasi dengan pihak Google ialah langkah yang tepat. Namun, jika menemukan jalan buntu, pemerintah bisa menggunakan kewenangan untuk memblokir Google sembari meminta dukungan masyarakat dengan tujuan membuat Google kehilangan pasar.

"Konsekuensinya, pemerintah harus siapkan mesin pencari lain yang tidak kalah dari Google, seperti yang dilakukan Tiongkok dengan menciptakan Baidu. Ini sekaligus bisa jadi peluang baru bagi Indonesia di bidang teknologi informasi (TI)," tandasnya.

Sinyal positif
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memandang sikap DJP yang tegas menagih pajak kepada Google memberikan sinyal yang baik kepada perusahaan-perusahaan lain yang berniat menunggak pajak.

"Tidak ada tawar-menawar pajak. Sikap DJP harus tegas. Terlebih negara sedang butuh penerimaan pajak yang besar plus langkah DJP yang tidak mau kompromi sinyal bagus bagi perusahaan lain yg punya tunggakan pajak agar lebih patuh," ujar Bhima, tadi malam.

Menurutnya, DJP dalam hal ini tidak bisa bersikap lunak, bahkan jika diperlukan pemerintah bisa menempuh jalur hukum.

Sementara itu, pengamat media Agus Sudibyo mengatakan Google memperoleh keuntungan dari perusahaan yang beriklan kepada pengakses informasi yang disediakan sebagaimana model bisnis media konvensional.

"Karenanya, jika Google mangkir membayar pajak, akan membuat persaingan yang tidak sehat di industri media."(Fat/MTVN/X-10)