Belum Ada Standar Baku Akar Permasalahan Kasus Google

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan kisruh pajak Google bukanlah hal baru. Belum adanya standar baku perlakuan pajak terhadap perusahaan berbasis teknologi seperti Google merupakan alasan utama yang menyebabkan munculnya persoalan tersebut.

“Persoalan ini sudah lama, tidak hanya di Indonesia. Di negara manapun, semua terlambat dalam mengantisipasi persoalan ini. Semua pihak yang terlibat ini belum memiliki standar yang jelas,” ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/12).

Karena itu, ia mengatakan negosiasi memang menjadi salah satu jalan keluar yang paling bisa diandalkan.

“Negosiasi itu pun akan sangat ditentukan oleh berapa besar penduduk dari negara yang melakukan negosiasi itu. Semakin besar penduduknya, apalagi pendapatannya tinggi, pasti akan memiliki posisi tawar yang tinggi,” terangnya.

“Kebuntuan negosiasi sebelumnya adalah sesuatu yang wajar. Karena belum ada standar bakunya, jadi belum tentu sekali duduk bisa langsung selesai,” imbuhnya.

Adapun, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan pihaknya menyerahkan kasus pajak google kepada Kementerian Keuangan.

“Ini ranah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekarang kan masih proses negosiasi. Saya menghormati mereka dan proses itu,” ujar Rudiantara.

Ia berharap, jika ada titik temu antara pemerintah Indonesia dan Google, nantinya cara itu akan dijadikan sebagai rujukan kepada OTT lainnya.

“Saya akan masukan ke dalam peraturan menteri terkait Over The Top (OTT). Surat edarannya sudah dikeluarkan jadi tinggal tunggu penyelesaiannya saja,” tuturnya.

“Intinya adalah mereka harus terbuka, penjualan mereka harus dibukukan di Indonesia. Lebih transparanlah,” pungkasnya. (OL-3)