Poros Maritim Jangan Lupakan Nelayan

CITA-CITA Presiden Joko Widodo untuk menjadikan laut Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan sebuah ilusi semata. Namun, upaya untuk memanfaatkan kondisi geografis Nusantara di jalur lalu lintas laut dunia itu harus diiiringi dengan kemampuan mengelola sektor maritim secara bijak dengan tetap mengedepankan tujuan memakmurkan masyarakat yang hidup dari limpahan kekayaan alam di lautan.

Upaya itu menjadi tugas pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu ­program yang paling gencar dilakukan KKP ialah penangkapan kapal pencuri ikan, terutama kapal asing dan eks asing. Sejak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjabat pada 2014, sudah 481 kasus pencurian ikan yang ditangani. Lalu, 236 kapal pun sudah ditenggelamkan, 229 unit di antaranya merupakan kapal asing. Itu pun, menurut pemerintah masih ratusan kapal pencuri yang bersembunyi di pulau-pulau kecil.

Imbas positif dari capaian itu, produksi perikanan tangkap tercatat meningkat dari 9,12 juta ton pada Januari-September 2015 menjadi 9,64 juta ton pada periode yang sama tahun ini. Nilai tukar nelayan pun merangkak dari 105 pada Januari 2015 menjadi 109 pada November 2016.

Namun, apakah pemerintah hanya akan terus-menerus menenggelamkan kapal pencuri ikan tanpa memikirkan nasib nelayan sebagai ujung tombaknya?
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP menyatakan sudah membagikan kapal bantuan kepada nelayan guna menambah jumlah tangkapan ikan mereka serta untuk menggantikan kapal pencuri ikan yang sudah tidak lagi berkeliaran di perairan Indonesia.

Namun, realisasi pemberian kapal nelayan dari pemerintah masih terbi-lang minim. Dari target 1.719 unit kapal dengan bobot 5 gross tonnages (GT)-30 GT yang dibagikan secara gratis, baru ratusan unit yang terealisasi. Alasannya, baru sekian kapal yang siap, secara fisik maupun kelengkapan dokumen. Target itu pun berkurang dari rencana awal sebanyak 3.500 kapal karena ketidaksiapan industri galangan kapal nasional. Namun, KKP menjanjikan di 2017, program pembagian kapal tetap akan bergulir dengan jumlah 2.080 unit.

Penyaluran asuransi nelayan pun tahun ini tidak mencapai target. Dari rencana 1 juta penerima, hanya 600 ribu nelayan yang bisa terlindungi asuransi. Karena itu, program tersebut akan dilanjutkan tahun depan dengan target 500 ribu nelayan kecil.

Kendalanya, mulai 2017 bantuan apa pun ke nelayan harus diberikan lewat koperasi, tidak bisa langsung kepada nelayan perseorangan atau kelompok usaha bersama (KUB). Padahal dari data Badan Pusat Statistik (BPS), nelayan yang tergabung dalam koperasi baru sekitar 2%-18%.

Kini pekerjaan rumah pemerintah ialah mendorong terbentuknya lebih banyak koperasi nelayan agar bantuan bisa lebih luas menjangkau mereka. Dengan demikian, poros maritim bisa diraih untuk kedaulatan negara sekaligus kesejahteraan para nelayan di dalamnya. (Jessica Sihite/E-3)