Penyerapan Anggaran belum Optimal

Penghujung 2016 merupakan tonggak dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengungkapkan bebe­rapa kemajuan sudah terlihat selama 2016, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang menembus angka 5% pada semester pertama dan diperkirakan akan mampu bertahan di 5,0% pada akhir tahun. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi hanya 4,79%.

Ia menyebutkan konsumsi swasta ditambah belanja pemerintah yang marak melakukan pembangunan infrastruktur masih menjadi faktor utama penggerak pertumbuhan. “Walaupun penerimaan negara rendah dan penyerapan kurang optimal, investasi pemerintah, termasuk badan usaha milik negara, masih cukup tinggi sejalan dengan meningkatnya alokasi anggaran belanja infrastruktur,” ujar Faisal dalam jumpa pers di Kantor CORE, Jakarta, kemarin.

Pada tahun ini, pemerintah juga kembali mengeluarkan lima paket kebijakan ekonomi yang meliputi kebijakan di sektor industri, investasi, logistik, peningkatan ekspor, pariwisata dan e-commerce. Menurutnya, paket-paket itu telah mengurangi beberapa hambatan kegiatan bisnis yang secara tidak langsung juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak semua berdampak dalam waktu singkat.

Ia menyebutkan, dalam pe­nerapannya, kebijakan itu memiliki beberapa kelemahan. “Tidak ada penanggung jawab khusus yang memantau dan mengoordinasikan kebijakan terkait. Kebijakan ini juga hanya menyentuh aspek pembiayaan,” terangnya.

Sementara itu, ekonom CORE Akhmad Akbar Susamto menggarisbawahi persoalan klasik pada penyerapan anggaran pemerintah yang masih terjadi.

Perubahan kebijakan kepemimpinan nasional yang telah berjalan dua tahun di­sebutnya belum berdampak optimal terhadap perubahan pola belanja pemerintah.

Hingga Oktober 2016, realisasi belanja negara baru 69,9%, relatif sama dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 69,7%. Di saat yang sama, realisasi belanja modal selama delapan bulan baru terserap 47,4%, sedikit lebih baik bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai 39,2%. “Ini menunjukkan belum berubahnya pola anggar­an,” kata dia. (Pra/Ant/E-1)