Kotaku Bikin Bantarsari Jadi Tersohor

SEBANYAK 69 kelurahan/desa di 10 kecamatan, termasuk Kelurahan Bantarsari, telah melaksanakan kegiatan program Kota tanpa Kumuh (Kotaku). Kotaku adalah program yang digulirkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dengan tujuan mengubah permukim­an kumuh menjadi tempat tinggal layak huni.

Berkat Kotaku, Kelurahan Bantarsari mulai tersohor. Pembangunan program di wilayah tersebut dipelopori Paguyuban Kelurahan Bantarsari yang merupakan Badan Kemusyawarahan Masyarakat (BKM) yang terbentuk pada 21 Desember 2009.

Koordinator BKM Paguyuban Kelurahan Bantarsari, Nana Rukmana, di Bantarsari, Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (19/12), menjelaskan bahwa kelurahan itu mendapatkan intervensi ­program Kotaku dengan spesifikasi penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK) karena daerah itu masuk zona kumuh yang memprihatinkan. RW 7 dan 14 Kelurahan Bantarsari terpilih untuk diintervensi PLPBK.

“Melalui program ini telah berdampak positif bagi masyarakat. Akses masyarakat untuk kegiatan sosial dan ekonomi menjadi sangat mudah. Kini bisa dilihat di Kelurahan Bantarsari yang layak huni dan berkelanjutan,” ujar Nana.

Banyak dampak positif yang lahir berkat program Kotaku dengan stimulan Rp2 miliar itu. Kawasan RW 7 dan 14 semula kumuh, tingkat keamanan rendah, produktivitas lemah, penyakit mudah merebak, kepekaan sosial rendah, dan taraf hidup masyarakat sangat rentan, kini berubah menjadi tertata lebih apik.

Ia mengatakan Kotaku dengan PLPBK berhasil mendatangkan banyak masyarakat yang ingin melihat perubahan drastis di Bantarsari.

Pasalnya, program yang membuat masyarakat bergotong royong dan merasa memiliki lingkungannya ini telah membangun 21 rumah tidak layak huni, 3 menara air, 30 sumur abadi, tembok penahan tahan 232 meter, saluran pembuangan limbah 117 meter, rabat beton atau jalan lingkungan 1.160 meter, plat deket atau jalan beton di atas saluran air, 3 sarana MCK komunal, serta 3 septictank komunal.

Pinjaman
Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-Pera Andreas Suhono menjelaskan program Kotaku akan dilakukan di 269 kabupaten/kota melalui pinjaman luar negeri dari Bank Dunia dan Islamic Development Bank, APBN, APBD, dan masyarakat.

Program itu menggunakan sinergi platform kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di kabupaten/kota serta pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan gerak-an 100-0-100. Gerakan 100-0-100 mentargekan penyediaan 100% akses aman air minun, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Andreas menjelaskan luas kawasan permukiman kumuh saat ini 38.431 hektare. Sebanyak 23.473 hektare diantaranya berada di wilayah perkotaan dan 11.957 hektare berada di perdesaan.

“Yang lebih penting prog-ram ini mempunyai niatan manfaat dalam menghadapi arus urbanisasi. Gelombang perpindahan penduduk ke kota bukan dipandang sebelah mata, melainkan sebagai peluang untuk membuktikan bahwa negara benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat,” ujar dia. (Ant/E-4)

cahya
@mediaindonesia.com