Fokus agar Penerimaan tidak Meleset

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan berfokus pada upaya pencapaian penerimaan perpajakan hingga akhir tahun agar tidak terlalu meleset dari target yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2016.

“Untuk pajak kita masih akan lakukan monitor dari tax amnesty dan (penerimaan) rutin. Kita lihat sampai akhir tahun, 31 Desember,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani mengatakan hingga saat ini masih belum ada perubahan proyeksi kekurangan (shortfall) penerimaan perpajakan pada akhir 2016, yaitu sekitar Rp219 triliun.

Namun, ia meminta komitmen seluruh jajaran pegawai pajak serta Bea Cukai agar realisasi penerimaan perpajakan bisa tercapai secara optimal meski target yang diproyeksikan, Rp1.539,2 triliun, tidak terpenuhi. “Semua sudah dikalkulasikan. Kami tetap berharap yang terbaik dan meminta Ditjen Pajak terus-menerus fokus pada target yang sudah beberapa kali dibahas dan direvisi.”

Sri Mulyani memastikan defisit anggaran pada akhir 2016 belum mengalami perubahan proyeksi karena berdasarkan perkiraan penyerapan belanja masih berada
pada kisaran 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). “Kita lihat belanja di dua minggu terakhir, termasuk realisasi pemotongan dan kemampuan untuk mengeksekusi. Kombinasi itu cukup bagi kita ada ruang untuk menjaga defi sit tidak melebihi 2,7%.”

Ditjen Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 30 November 2016 baru mencapai sekitar Rp965 triliun atau 71% dari target dalam APBN-P Rp1.355 triliun.

Sementara itu, Ditjen Bea dan Cukai mencatat realisasi penerimaan Bea Cukai hingga 24 November 2016 telah mencapai Rp128,8 triliun atau 70% dari target Rp184 triliun.

Penerimaan pajak melemah karena sektor migas sedang terpengaruh oleh turunnya harga komoditas di pasar global. Sementara itu, penerimaan bea masuk melambat karena terkena dampak kurangnya impor dan cukai akibat terimbas batalnya pengenaan cukai plastik.

Reformasi perpajakan

Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih menilai shortfall antara realisasi penerimaan perpajakan dengan target pada tahun ini akan di atas Rp250 triliun.

“Penerimaan perpajakan itu kalau tidak salah hanya Rp1.098 triliun per November dan penerimaan pajak Rp965 triliun. Saya hitung shortfall perpajakan akan sampai Rp250 triliun karena penerimaan kita ya begini-begini saja,” ucap Lana dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Dia menyoroti masih banyak wajib pajak yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan juga delapan orang terkaya di Indonesia yang tidak memiliki
NPWP. “Kok bisa? Apa dia pakai NPWP nama orang lain? Ini mesti dikejar pemerintah,” tegasnya. Karena itu, dia menilai pemerintah perlu mereformasi sistem perpajakan dengan menggunakan sistem daring. Upaya itu perlu dilakukan lantaran program amnesti pajak belum bisa meningkatkan basis data pajak.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengamini amnesti pajak tidak bisa dijadikan sebagai tumpuan demi meningkatkan penerimaan pajak. Program yang berlangsung sembilan bulan itu hanya akan mampu menambah penerimaan pajak dalam waktu singkat.

Pemerintah, sahutnya, wajib melakukan reformasi perpajakan. “Reformasi perpajakan itu akan berhasil kalau bisa membangun kepercayaan dengan atasan, lalu di antara wajib pajak dan aparat pajak, dan IT yang baik. Pemeriksaan harus dilakukan lewat sistem di IT. Kalau tidak demikian, akan terjadi tawar-menawar dengan aparat pajak.” (Ant/E-2)
jessica@mediaindonesia.com