Skema Kontrak Hulu Migas Baru demi Efisiensi

EFISIENSI dan upaya meningkatkan daya saing akan menjadi arah pemerintah untuk menggeliatkan industri hulu migas nasional yang sempat terpukul imbas anjloknya harga ­minyak dunia. Upaya pembenahan iklim investasi hulu migas juga akan dituangkan dalam pembaruan skema kontrak bagi hasil (PSC) berbasis gross split, yakni pembagian produksi secara progresif tanpa mekanisme pengembalian biaya produksi (cost recovery).

“Kami targetkan gross split efektif berlaku awal 2017,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Terkait dengan kekhawatiran rendahnya serapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), Jonan menjamin kontrak baru itu akan membuat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) berusaha efisien. “Mereka akan cari komponen dari dalam negeri yang lebih murah,” jelasnya.

Dalam skema PSC gross split, pemerintah memasukkan aspek serapan TKDN yang akan ­memengaruhi besaran bagi hasil (split). Bila investor ingin mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar, komitmen penyerapan komponen lokal harus diwujudkan.“Anggaplah KKKS tidak mau menggunakan local content, maka tidak dapat tambahan split. Kalau serapan 1%-10%, bisa tambah split 2%, serapan 10%-30%, dapat split 5%. Bila berani serap 50%, pemerintah bisa kasih tambahan split 10%,” imbuh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar

Pemerintah pun akan memasang rambu besaran base split yang menjadi kesepakatan awal antara pemerintah dan investor. “Skema PSC gross split efektif berlaku begitu KKKS memenangi lelang kontrak wilayah kerja (WK) baru. Pemerintah tentunya akan mempertimbangkan jenis lapangan dalam penentuan split.

“Misalnya lapangan migas yang dikelola offshore, tambahan split-nya masih nol. Begitu laut dalam, bisa tambah 2%-4%. Lalu kita lihat juga wilayah kerjanya konvensional atau nonkonvensional. Tidak ketinggalan aspek kandungan CO2 (karbon dioksida),” tutur Arcandra.

Harga minyak pun menjadi penentu. Saat harga minyak di bawah US$50 per barel, KKKS akan mendapat tambahan split. Jika harganya di atas US$80 per barel, porsi pemerintah yang bertambah. (Tes/E-3)