Timbul Tenggelam Redenominasi

SETELAH sejak 2012 timbul dan tenggelam, isu redenominasi kemarin kembali digaungkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo dalam peluncuran serentak 7 pecahan rupiah kertas dan 4 pecahan rupiah logam.

Dalam sambutannya, Agus ‘menodong’ dukungan Presiden Joko Widodo agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi dapat bergulir mulus ke parlemen. “Kami juga ingin mengusulkan kepada presiden, mohon mendukung RUU Redenominasi. Dengan mendukung akan dilakukan penyederhanaan digit dan diikuti dengan penyesuai­an harga barang dan jasa,” tutur Agus di Kompleks Kantor Pusat BI, Jakarta, kemarin.

Ia menegaskan redenominasi tidak akan menggerus daya beli masyarakat seperti halnya sanering yang terjadi di masa lalu. Sanering ialah pemotongan nilai uang yang pernah dilakukan pemerintah pada 1959 ketika inflasi melejit. Langkah serupa dilakukan lagi pada 1963 tatkala beban anggaran pemerintah membengkak, yang justru berbuntut lonjakan inflasi.

Namun, redenominasi yang ingin dilakukan bank sentral, ditegaskan Agus, berbeda. Penghilangan tiga digit nol pada uang rupiah hanya sebagai bentuk penyederhanaan.

Pembahasan payung hukum redenominasi diestimasi tepat dimulai tahun depan lantaran situasi ekonomi dan politik diduga bakal kondusif. “Kami harapkan tahun depan bisa dibahas dan 2018 undang-undangnya disahkan,” kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara.

RUU Redenominasi atau RUU Perubahan Harga Rupiah sudah diajukan BI dan pemerintah ke DPR pada 2013. Namun, pembahasannya selalu tertunda. Bahkan, RUU itu tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2017. “Redenominasi harusnya masuknya ke prolegnas, ternyata kita lihat (tidak masuk),” ujar Presiden Joko Widodo seusai meluncurkan pecahan rupiah baru tersebut.

Menurut Presiden, kalaupun UU tersebut disahkan DPR, proses eksekusinya cukup panjang, yaitu sekitar tujuh tahun setelah UU disahkan.

Citra
Dalam kesempatan terpisah, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan penyederhanaan penulisan angka rupiah akan menciptakan efisiensi.

“Image orang akan terpe­ngaruh juga. Turis tukar US$100 sekarang, dapat Rp1,3 juta. Orang pikir negara apa ini?” tutur eks Gubernur BI yang menginisiasi isu redenominasi rupiah di 2012 itu.

Menteri Keuangan Sri Mul­yani Indrawati sepakat redenominasi perlu dilakukan. “Mata uang itu menjadi kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Kalau fondasi dijaga dengan baik, diharapkan mata uang itu merefleksikan kekuat­an dari ekonomi tersebut.”

Ekonom UI Lana Soelistianingsih menilai Indonesia belum siap melakukan redenominasi selagi inflasinya belum stabil rendah selama 5 tahun. “Isu ini sudah digulirkan sejak tahun lalu. Artinya, kita masih butuh menjaga inflasi tetap rendah di 3%-4% hingga tiga tahun ke depan. Baru bisa redenominasi,” ungkapnya.

Ia optimistis inflasi tahun depan bisa terjaga asalkan pemerintah mengawal harga BBM dan harga pangan. Lana menambahkan redenominasi harus diikuti dengan ketersediaan pasokan uang, terutama pecahan kecil. Jika tidak, inflasi malah akan berpotensi meningkat. (Try/Jes/Ant/E-1)

fathia@mediaindonesia.com