Presiden Meminta Kepala Daerah Selaras

DI hadapan 667 kepala daerah, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya untuk selaras dan mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan pusat. Apalagi, berbagai kebijakan yang diterbitkan pusat terkait dengan investasi untuk menarik lebih banyak modal masuk ke daerah-daerah.

Jokowi tidak menginginkan saat perizinan investasi di tingkat pusat bisa diubah dari hitungan bulan menjadi hanya 3 jam, tapi ketika masuk ke daerah kembali memakan waktu berbulan-bulan.

Presiden mengharapkan ada transformasi fundamen ekonomi dari yang dulunya bertumpu pada konsumsi dan ekspor bahan mentah beralih ke produksi, dari konsumsi ke investasi, dan dari konsumsi ke industri.

"Bapak-Ibu sangat pengaruhi gerak maju negara kita menuju ke arah yang lebih baik. Jika pola lama masih dilakukan, jangan berharap ekonomi Indonesia akan lebih baik sebab kompetisi yang terjadi antarnegara sudah sangat ketat," pesan Jokowi dalam rapat kerja pemerintah di Istana Negara, kemarin.

Kepada seluruh kepala daerah, Presiden juga menegaskan perlunya percepatan realisasi penyerapan APBD guna mendongkrak pergerakan ekonomi.

Para pemimpin daerah mengaku siap mengikuti instruksi Presiden Jokowi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Bahkan, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengklaim sudah menerapkan kemudahan izin investasi di wilayahnya.

"Kami sudah punya kurang dari 3 jam," ujarnya seusai rapat dengan Presiden.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan sudah seharusnya petunjuk Presiden dijabarkan oleh pemimpin daerah. Namun, ia berharap pemerintah pusat juga memberikan asistensi kepada daerah yang memiliki kendala teknis.

Pemerintah juga akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap V hari ini. Paket kebijakan terbaru itu lebih fokus pada sektor perpajakan.