DALAM setahun terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat gebrakan pada tata kelola kelautan. Gencar mengusir pencuri ikan dan hasil laut lainnya menjadi dasar kerja kementerian di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti dengan berdasar pada konsep Nawa Cita. Berikut petikan wawancara wartawan Media Indonesia Tesa Oktiana Surbakti dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Menurut penilaian Ibu sendiri, bagaimana pencapaian KKP? Berbicara APBN tahun ini kita banyak bergerak ke infrastruktur yang memang tidak langsung mengena kepada produktivitas masyarakat. Akan tetapi, yang ke depan akan ke sana. Tapi dengan era kita memberantas illegal fi shing, penangkapan ikan luar biasa. Suplai ke pasar lokal naik sampai 240%, pertumbuhan ekonomi perikanan 8,4% dan itu luar biasa bisa sampai di angka itu. Apakah nelayan sudah merasakan keuntungannya? Kita tidak menutup mata ada beberapa wilayah yang nelayannya tidak mendapatkan windfall rezeki nomplok pertumbuhan ini. Karena ada faktor situasi dan kondisi tertentu. Seperti Pantai Utara (Jawa) kan tidak bisa meningkatkan produktivitasnya karena masih menggunakan cantrang. Ya, nelayan tradisional belum merasakan naiknya jumlah ikan. Namun, kayak daerah Natuna, Sabang, Indonesia Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Selatan, semua ini produktivitasnya luar biasa. Yang jelas selama setahun ini kita harus perkuat sovereignity (kedaulatan) dan sustainability (keberlangsungan).
Banyak yang tidak senang dengan aksi gencar memberantas illegal fishing oleh KKP. Bagaimana menanggapi hal itu? Silakan saja ada resistensi, yang pasti penegakan hukum harus tetap jalan. Pokoknya kita ingin penegakan hukum memberikan efek jera. Salah satu caranya kita melalui Satgas Anti Illegal Fishing yang peraturan presidennya akan segera diteken oleh Pak Jokowi.
Bagaimana dengan anggapan kebijakan yang dikeluarkan KKP tidak pronelayan atau propelaku usaha? Saya sih kalau ada kontra asalkan namanya jelas, perusahaannya siapa, saya akan tanggapi. Namun, kalau sekadar kabar atau hembusan desasdesus, tidak akan saya tanggapi. Pokoknya saya bersikukuh menjalankan program demi menjaga sustainability kelautan kita.
Apa yang didorong KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan? Memastikan ketersediaan ikan untuk mereka tangkap. Satu, mereka cukup protein, kemudian mereka cukup mendapatkan ikan yang dijual. Jadi hasilnya cukup menghidupi keluarga dan menyekolahkan. Kita juga ingin menumbuhkan kemandirian pembudidayaan, seperti memberikan bantuan alat pakan mandiri. Membuat masterplan dan business plan pemberian bantuan kapal dan alat tangkap, lemari pendingin, ditambah sarana pemasaran dan pelatihan yang terpadu. Saya mau tambahkan untuk kesejahteraan petani garam, kita sekarang sedang mengupayakan perbaikan tata niaga gara untuk memberikan jaminan hasil bagi petani. Intinya kita tetap mau swasembada garam.
Prioritas anggaran KKP juga menyasar ke budi daya perikanan. Apa yang jadi unggulan? Produk unggulan di sektor budi daya yang ingin kita majukan mencakup udang ya, karena ekspornya lagi meningkat. Saya harap tuna juga bisa, lalu kerapu dan kakap merah. Ekspor secara umum sedang lesu. Apa upaya untuk menaikkan aktivitas ekspor perikanan kita? Ekspor menurun sebenarnya ada pengaruh perekonomian global melambat, jadi kita tidak usah terlalu khawatir. Yang harus diwanti-wanti malah jangan sampai impor meningkat. Soal meningkatkan ekspor, tahun ini pasti ada kendala karena ekonomi melambat. Tapi saya pikir soal sumber perikanan tidak banyak wilayah yang punya. Indonesia punya nama. Saya tambahkan, dalam satu tahun terakhir memang serapan dalam negeri untuk produk hasil perikanan kita terbilang tinggi sekali. Mungkin pengaruh daging yang mahal. Jadi fokus nelayan atau industri perikanan mulai tersedot memenuhi kebutuhan dalam negeri.