Jaga 35 Ribu Mw agar tidak Mangkrak

Pemerintah harus memberikan dukungan penuh terhadap masuknya investor swasta yang akan menopang 60% pembiayaan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (Mw). Namun, untuk memastikan proyek tersebut tidak mangkrak di tengah jalan, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan, penyediaan tenaga kerja, hingga teknologi yang mereka bawa.

“Investor tidak sekadar memiliki modal yang cukup untuk menjamin kelangsungan usaha. Selain itu, pengembang listrik swasta (IPP) harus memaksimalkan tenaga kerja lokal dan hanya boleh membawa tenaga kerja asing yang terlatih (skilled labor) yang belum tersedia di dalam negeri,” ujar Direktur Utama PT Cirebon Energi Prasarana, Heru Dewanto, dalam diskusi Harmonisasi Sinergi Pemerintah dan Swasta untuk Mempercepat Proyek Pembangkit Listrik di Jakarta, Kamis (8/12).

Salah satunya bisa dilakukan dengan mensyaratkan adanya porsi minimum untuk jabatan direksi yang bisa menentukan keputusan. “Misalnya disyaratkan jabatan ter­tinggi seperti dirut itu harus orang Indonesia,” urainya.

Selain itu, imbuhnya, investor harus membawa teknologi terbaru dan bersedia melakukan alih teknologi tersebut kepada mitra mereka di dalam negeri. “Harus ada mekanisme seleksi ketat terkait rekam jejak dan keseriusan investor karena megaproyek ini cukup feasible dan menarik untuk swasta dengan adanya penjaminan dari pemerintah,” paparnya.

Hal itu disebabkan porsi pihak swasta mencapai 25 ribu Mw dan 10 ribu Mw sisa-nya digarap PT PLN (persero). “Kami berharap pemerintah membuka peluang kemudah­an bagi swasta. Ibaratnya ‘tol’ ke swasta untuk merealisasikan megaproyek itu,” ujar Heru.

Menurutnya, PLN sebagai operator dan agen utama pengembangan sektor kelistrik-an nasional dapat berperan sebagai penjaga kese­imbangan hubungan antara pemerintah dan swasta.

“Harmonisasi pemerintah dan swasta perlu karena regulasi di pusat dan sektor terkadang tidak sinkron sehingga membuat proyek pembangkit tertunda.”
Ia berharap pemerintah membantu penyelesaian permasalahan lahan, lingkungan, hingga ketenagakerjaan.

Meski ada beberapa kendala, pihaknya masih menggarap pembangunan PLTU Cirebon 2 berkapasitas 1x1.000 Mw dengan target ground breaking pada 2017 bisa beroperasi pada 2020.

Listrik kawasan khusus
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bekasi Po-wer, Teguh Setiawan, mengatakan pihaknya siap menopang kebutuhan listrik untuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di Nusantara. Namun, ia meminta pemerintah memosisikan mereka bersaing dalam bisnis kelistrikan dengan PLN.

“Kami ini private power utility (PPU) yang membangun pembangkit dan menjual listrik secara mandiri di kawasan terbatas. Itu pun tetap harus terkoneksi dengan grid PLN. Kami pelengkap tugas PLN untuk memasok listrik ke investor industri,” kata dia.

Direktur Program Kelistrik-an Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Aliudin Sitompul, menyebut, dengan rasio elektrifikasi nasional kini di 89,86%, proyek 35 ribu Mw berperan penting dalam menopang ekonomi. “Kalau ada investasi listrik Rp1 tri­liun, multiplier effect-nya bisa sampai Rp10 triliun,” kata dia. (E-3)

tupani@mediaindonesia.com