Pengembangan UKM Masih Dilematis

USAHA Kecil dan Menengah (UKM) kerap menjadi perhatian pemerintah. Sektor tersebut selalu diupayakan untuk berkembang lantaran merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan diharapkan bisa menjadi penyumbang devisa yang besar dari hasil ekspornya.

Salah satunya upaya yang dilakukan pemerintah ialah lewat pakta perdagangan internasional.

Pada Pertemuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Trade Negotiating Committee (TNC) ke-16 di Tangerang, para menteri anggota RCEP menyepakati pembahasan mengenai pengembangan UKM. Kesepakatan itu terjadi pada penutupan pertemuan RCEP TNC ke-16, Sabtu (10/12).

“Pada putaran kali ini, TNC berhasil menyelesaikan Bab Small and Medium Enterprises (SMEs) atau UKM. Kesepakatan di bidang UKM ini diharapkan akan mendorong kerja sama dan pertukaran informasi antara UKM di 16 negara anggota RCEP dalam rangka meningkatkan kapasitas UKM, sehingga nantinya mampu berperan aktif dalam rantai pasok kawasan dan mengambil manfaat bagi peningkatan ekonominya,” jelas Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo dalam keterangan resmi, Senin (12/12)

Menurut Iman, Bab UKM merupakan bab ke-2 yang telah diselesaikan oleh TNC setelah Bab Economic and Technical Cooperation yang diselesaikan pada perundingan RCEP TNC ke-15 di Tianjin, RRT pada Oktober lalu.

Selanjutnya, Perundingan RCEP ke-17 akan dilaksanakan pada 27 Februari-3 Maret 2017, di Kobe, Jepang. RCEP mencakup 16 negara yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN plus Australia, RRT, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Di sisi lain, meski sudah dibawa hingga menjadi perhatian internasional, UKM Indonesia pada kenyataanya masih kerap menelan pil pahit.

Dalam kesempatan yang terpisah, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti menyebut pangsa ekspor UMKM Indonesia masih relatif kecil. Dari total ekspor nonmigas pada 2014, pangsa ekspor UMKM hanya 15,7% atau sekitar Rp186 triliun. Jumlah itu hanya meningkat 2,1% dari tahun sebelumnya dan Tjahya memprediksikan hingga saat ini kenaikannya juga belum signifikan.

“Kelemahan UMKM dalam menembus pasar ekspor antara lain disebabkan oleh faktor sulitnya membuat pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, keterbatasan bahan baku dan input lainnya, dan keterbatasan teknologi. Keterbatasan finasial merupakan salah satu masalah yang krusial bagi peningkatan produksi dan ekspor pelaku UMKM karena mempengaruhi produktivitas dan ekspor,” papar Tjahya dalam analisisnya.

Dia menilai, saat ini, pemerintah memang sudah mulai membuka akses lebar untuk permodalan UMKM. Salah satuya, paket kebijakan XI, yakni program kredit usaha rakyat berorientasi ekspor (KURBE). Tjahya menjelaskan fasilitas tersebut untuk modal kerja (Kredit Modal Kerja Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit Investasi Ekspor/KIE) UMKM.

Namun, penyaluran kredit UMKM disinyalir masih kurang optimal. Menurut data Bank Indonesia, hingga kuartal III 2016 realisasi kredit swasta mencapai Rp3,95 triliun atau meningkat hanya 3,2% jika dibandingkan dengan permintaan kredit tahun lalu. Lebih jauh, pertumbuhan tersebut melemah ketimbang pertumbuhan kredit 2015 yang menguat 10,0% terhadap 2014.

“Para pelaku UMKM juga masih merasa bahwa tarif PPh (pajak penghasilan) yang sebesar 1% dari total omset di bawah Rp4,8 miliar masih memberatkan, sehingga UMKM meminta pemerintah untuk dapat menurunkan tarif PPh tersebut demi meningkatkan produktivitas. Presiden sudah berjanji akan menindaklanjuti permintaan itu,” tukas Tjahya.

Dia pun mengklaim perizinan untuk UMKM akan dipermudah dengan tidak perlu mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) lagi untuk mengembangkan usaha. Namun, cukup dengan mendaftarkan UMKM kepada pemerintah setempat.

Dia berharap kebijakan-kebiajakan seperti itu bisa memperluas pangsa ekspor UMKM ke berbagai negara.

“Perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk terus memacu potensi UMKM, terutama dalam upaya peningkatan perannya pada total ekspor non migas,” imbuhnya. (OL-3)