Investasi Mutlak Berdaya Dorong

UNTUK menguatkan ekonomi Indonesia, fiskal tidak lagi bisa menjadi satu-sa­tunya opsi andalan. Begitu pula dengan konsumsi domestik. Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/12) menargetkan investasi tahun depan harus bisa menembus Rp670 triliun dan meningkat menjadi Rp840 triliun pada 2018.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan meski cukup kaget dengan target itu, ia menyadari investasi ialah kunci untuk menyungga pertumbuhan. Dari semua sektor penggerak ekonomi, investasi paling potensial didorong. “Presiden mengharapkan investasi naik sekitar 45%% dalam dua tahun, Saya sedang mempelajari apakah dalam sejarah dunia ada yang mencapai kenaikan investasi tahunan sebesar ini dalam dua tahun,” ujarnya dalam Breakfast Meeting BUMN dengan tema Masa depan ekonomi Indonesia di Jakarta, kemarin.

Namun, ia optimistis dapat mengejar angka itu, antara lain dengan menawarkan investor pada megaproyek, seperti pembangkit listrik di Indonesia. Sentimen investasi juga sudah positif dari negara-negara seperti Singapura, Jepang, dan Korea. Pemerintah pun telah menyiapkan kawasan industri, juga reformasi perizinan usaha.

“Investasi per PDB sekarang 32%, dibagi 6, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5,4%. Kalau mau ekonomi tumbuh 6%, investasi per PDB harus 36%, dan itu tambahannya sekitar Rp600 triliun. Ini yang perlu dicari sumbernya dari mana saja,” imbuh ekonom Raden Pardede dalam kesempatan sama.

Sebelumnya, saat membuka forum itu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan masih ada ketidakpastian perekonomian global pada 2017. Meski begitu, tidak perlu khawatir berlebihan. “Soal Trump (Presiden terpilih AS Donald Trump) contohnya, saya kira dia tidak akan proteksionis karena 90% barang-barang konsumsi di AS berasal dari China. Kalau proteksionis diberlakukan, berontak rakyat AS.”

5,1%-5,3%
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan perekonomian 2017 diprediksi tumbuh dalam rentang 5,1%-5,3%. Menurutnya, dari sisi eks­ternal, risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia tampaknya berasal dari Tiongkok yang tengah mengalami kenaikan utang dan kredit macet. Dalam simulasi pihaknya kebijakan uang ketat di Tiongkok dapat berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia sebesar 0,72% di 2017 terhadap baseline. Dampak terbesar akan melalui jalur investasi yang turun 1,02%.

Ia menyebut lima langkah antisipasi agar pertumbuhan ekonomi mencapai target. Di antaranya, lewat penurunan suku bunga dasar kredit dan bunga simpanan, serta peningkatan efisiensi perbankan. “Langkah kedua adalah pemanfaatan dana repatriasi program amnesti pajak. Apabila 30% dari dana tersebut bisa masuk ke sektor riil, PDB akan bertambah 0,36% dari baseline, yang tentunya akan makin efektif apabila langkah pertama mulus terlaksana,” terang Bambang.

Sementara itu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjanjikan rasio utang tahun depan akan dijaga di kisaran 28% dari PDB seperti tahun ini. Kepala BKF Suahazil Nazara mengatakan rasio utang di level itu juga konsisten dengan aturan defisit tidak boleh melampaui 3%.

Menurut dia, pemerintah mengarah kepada pengurangan utang, tapi itu tidak bisa serta-merta lantaran APBN yang menjadi countercyclical dalam perekonomian saat ini harus lebih ekspansif agar bisa mengungkit pertumbuhan.

“Itu artinya, ketika perekonomian sedang lesu, APBN yang digenjot, pengeluaran negara dinaikkan,” tambah Suahazil di sela acara International Forum on Economic Development and Public Policy di Bali, kemarin. (Arv/Fat/E-1)

fetry@mediaindonesia.com