Pakta Regional Tercapai Tahun Depan

PEMERINTAH kini lebih melirik pakta perdagangan kawasan, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang melibatkan enam mitra dagang ASEAN. Kesepakatan poin-poin RCEP ditekankan rampung pada 2017.

Perubahan fokus Indonesia tersebut disebabkan masa depan pakta perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) menjadi abu-abu setelah perkembangan politik belakangan ini.

“Proses ini (kesepakatan RCEP) menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian yang terjadi, seperti Brexit, hasil referendum di Italia, dan kebijakan Amerika Serikat ke depan,” ucap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita seusai membuka Perundingan Dagang ke-16 RCEP, di Serpong, Banten, kemarin.

Enggar mengatakan Indonesia harus segera membuat pakta perdagangan bebas dengan RCEP. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan ekspor Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi masih akan terjadi tahun depan.

“Prinsipnya, kita harus masuk ke perjanjian atau perdagangan global. Kepentingan kita sekarang di tengah ekspor global yang menurun, tetapi manufaktur kita sedang meningkat. Di situ kita bisa masuk.”

Menurut Enggar, dengan RCEP, pangsa ekspor Indonesia bisa meluas, di samping mempertahankan ekspor ke negara tradisional, seperti Tiongkok dan Jepang yang juga masuk RCEP. Hanya, dia mengingatkan agar kualitas, efisiensi, dan produktivitas barang dan jasa Indonesia harus ditingkatkan agar dapat bersaing di dalam RCEP.

RCEP merupakan gagasan pelaksanaan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan enam mitra dagang yang meliputi Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Selandia Baru, dan Australia.

Negara anggota RCEP memiliki populasi 45% populasi dunia dan total produk domestik bruto (PDB) hingga US$22,4 triliun. Total perdagangan antarnegara anggota RCEP mencakup 30% dari total perdagangan dunia.

Enggar menilai pakta perdagangan bebas dibutuhkan untuk melancarkan investasi langsung luar negeri (FDI) di Tanah Air. Negara-negara anggota RCEP merupakan tujuan 56,2% ekspor Indonesia dan asal 70% impor Indonesia. Mereka menjadi sumber 48,21% FDI bagi Indonesia.

“Jadi, kita bersama BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Kementerian Perindustrian membuat rincian apa yang mereka butuhkan dan bisa kita lakukan untuk investasi. Kita perlu FDI untuk tahun depan ini di atas Rp700 triliun. Jadi harus saling mendukung,” tegas Enggar.

Hampir sepakat

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menjelaskan perundingan RCEP baru menyepakati satu bidang, yakni economic and technical cooperation. Sementara itu, bidang usaha kecil dan menengah (UKM) dan competition policy hampir disepakati seluruh negara anggota.

“UKM dan bidang competition policy kita mau dorong kelar di pertemuan di sini. Lainnya, seperti bidang barang, jasa, investasi, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan e-commerce masih dirundingkan,” tutur Iman.

Namun, pakta dagang regional itu menimbulkan kekhawatiran petani lokal. Koordinator Advokasi Aliansi Petani Indonesia (API) Ferry Widodo menilai sektor pangan dan kesehatan nasional akan terkena dampak negatif karena adanya hak kekayaan intelektual yang dikuasai korporasi.

Ferry memperkirakan hak pengembangan benih oleh petani bakal terkebiri karena dianggap melanggar hak kekayaan intelektual. “Isi perundingan RCEP akan semakin menguatkan monopoli penguasaan benih oleh korporasi,” ujar Ferry. (Ant/P-1)

jessica@mediaindonesia.com