Arah Kebijakan Pangan Butuh Penguatan

KEBIJAKAN pangan selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) membutuhkan penguatan dan penekanan aksi nyata di sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan kelautan.

Hal itu terungkap dalam diskusi forum pemimpin redaksi yang bertema Refleksi arah kebijakan pertanian: 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK yang digelar di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Sejumlah pakar yang hadir dalam diskusi yang dimo­deratori Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Usman Kansong, dan diinisiasi Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian (KSKP) Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengkritisi program kerja pemerintah. Mereka juga mengevaluasi capaian-capai­an serta memberikan masuk­an bagi pencapaian program di tahun-tahun yang akan datang.

“Program prioritas kedaulatan pangan yang masih diwarnai fluktuasi harga produk pertanian, tingginya angka impor bahan pangan pokok, seperti beras dan da­ging, maraknya kegiatan illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing, tantangan konservasi lahan, tantangan kelembagaan, serbuan tenaga kerja asing di sektor pertanian, dan rege­nerasi petani serta persoalan lain menjadi isu yang kerap muncul di permukaan,” ujar Direktur KSKP Dodik R Nurochmat.

Ia pun menyoroti kejelasan hak dan penguasaan lahan. Dari total lahan hutan 41 juta ha, katanya, seluas 22 juta ha tidak jelas.

Untuk peternakan, menurutnya, ada dua pola perdagangan yang tegas dan jelas, yakni ayam dan sapi. Untuk ayam, fluktuasi di hulu, sedangkan untuk sapi, fluktuasi harga ada di hilir, di hulu stabil rendah.

Pakar lain, Dwi Andreas Santosa, lebih fokus pada masalah perlindungan petani. Dalam catatannya, sistem pangan Indonesia tidak bisa dikendalikan pemerintah.

“Sistem integrasi masif ke dunia. Sistem yang sangat liberal dan bertolak belakang dari roh kedaulatan pangan,” urainya.

Meski produksi beras di 2015 melonjak drastis 6,42%, hasil kajian menunjukkan, dari 83 wilayah di Indonesia, produksi beras menurun. “Di 2016, kami akui meningkat, tapi itu karena tertolong musim,” katanya.(DD/E-3)