Efisiensi Modal Investasi Pertamina

Dominasi pengelolaan hulu migas oleh Pertamina hanya 20%, jauh di bawah NOC lain, seperti Petrobras hingga 81%, Petronas 47%, dan Statoil 58%.

UPAYA efisiensi merupakan sumber kekuatan PT Pertamina (persero) untuk melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya kilang. Peningkatan daya beli Pertamina dalam pengadaan bahan bakar minyak (BBM) tanpa menggunakan letter of credit (L/C), membuat Pertamina memiliki kemampuan keuangan yang besar sehingga dapat menghapus pinjaman jangka pendek pada November 2016 dari semula US$5 miliar pada 2015.

“Kas Pertamina juga naik dari US$1 miliar menjadi US$5,6 miliar. Dari situ nanti kami akan masuk ke investasi,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan Indef di Jakarta, kemarin.

Pertamina merencanakan investasi Rp1.000 triliun dalam 10 tahun ke depan untuk pembangunan kilang, infrastruktur gas, pengolahan, dan pemasaran, dengan menggandeng swasta.

Investasi pembangunan infrastruktur Pertamina juga harus didukung reformasi UU migas. “Saat ini cadangan migas negara belum di-leverage menjadi aset yang akan berpengaruh pada kekuatan ekonomi lebih besar. Di sanalah nanti, dari sisi laba dan aset barangkali kita bisa mengalahkan perusahaan besar ne gara tetangga,” tutur Dwi.

Dalam pandangan pengamat energi Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi, efi siensi menjadi langkah awal Pertamina untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia. “Itu modal Pertamina untuk aktif dalam ekspansi investasi di luar negeri. Tahap awal dengan akuisisi lahan migas yang sudah berproduksi. Kedua, Pertamina diberi keistimewaan menguasai dan mengusahakan lahan migas dalam negeri,” kata Fahmy.

Selain itu, Pertamina bisa ditunjuk pemerintah untuk menguasai aset melalui monetasi. Hal itu bertujuan menaikkan international leverage Pertamina. “Selain itu, meminimkan intervensi berlebihan dalam organisasi, penambahan direksi, juga dalam pengambilan keputusan corporate actions,” katanya.

Hal terpenting lainnya ialah pemberian keleluasaan kepada Pertamina untuk memanfaatkan keuntungan mereka. “Tidak boleh lagi menjadi ‘sapi perah’ dan tumpuan penyetor dividen. Berikan kesempatan kepada Pertamina menggunakan dividen untuk melakukan ekspansi, terutama ekspansi di luar negeri,” ujarnya.

Prioritas kelola hulu Pemberian keistimewaan itu wajar untuk menjadikan Pertamina sebagai BUMN energi terintegrasi dan berkelas dunia karena dominasi pengelolaan hulu migas oleh Pertamina hanya 20%, di bawah perusahaan minyak nasional (NOC) negara lain yang memiliki porsi produksi domestik besar, seperti Brazil 81%, Aljazair 78%, Norwegia 58%, dan Malaysia 47%. “Akan lebih bagus dalam revisi UU 22/2001 (UU Migas), Pertamina diberi semua privilage, tapi tidak menjadikannya sebagai regulator,” ujar anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, di Jakarta, Senin (5/12).

Pemberian prioritas itu, misalnya, terkait dengan mendapat penawaran pertama untuk setiap kontrak blok migas yang akan habis (expired). “Bisa juga semua blok potensial diberikan ke Pertamina, sisanya diberikan kepada kontraktor bagi hasil (PSC) lain,” tandasnya. (Ant/E-3)
fathia@mediaindonesia.com