Jokowi: Terlalu Banyak SPJ, Kapan Kerjanya?

SUDAH bukan cerita baru jika disebutkan birokrasi Indonesia yang terlalu berbelit membuat gusar Presiden Joko Widodo.

Teranyar, Jokowi menyoroti terlalu banyaknya SPJ yang membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik struktural maupun fungsional, tidak ubahnya sebagai admin birokrasi.

Dalam kunjungannya ke pelbagai daerah di Indonesia, Jokowi pun kesulitan menemui birokrat, pejabat hingga penyuluh setempat lantaran mereka tengah sibuk mengurus 'SPJ'.

"Hampir 60-70% birokrat kita energinya habis untuk urus SPJ. Saya ke lapangan, ke sawah, ketemu PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) sulit sekali. Semuanya ada di kantor, saya tanya kenapa, 'menyiapkan SPJ, Pak!'," ungkap Jokowi, gusar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12).

Bahkan, Jokowi bercerita dalam kunjungan memantau proyek infrastruktur dirinya kerap kesulitan menemui pengawas proyek dengan alasan yang sama.

"Kenapa tidak ada pengawas proyek rutin yang ada di lapangan, kualitas jalan, jembatan. Sama. Lembur tengah malam pada ngerjain SPJ. Guru, kepala sekolah juga sama. Sampai tengah malam, saya pikir menyiapkan kegiatan belajar anak, ternyata mengerjakan SPJ," kata Jokowi.

Kegusaran itu membuat Jokowi khusus menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menanyakan SPJ apa yang dimaksud birokrat di daerah-daerah tersebut.

"Saya suruh Menkeu telusuri SPJ ini apa sih. Semuanya birokrasi kita 60-70% rajinnya ngerjain SPJ. Benar, ternyata laporan menteri," lanjut Jokowi sambil meminta Menkeu Sri Mulyani yang juga hadir dalam kesempatan itu memberi penjelasan langsung mengenai SPJ.

"SPJ (yang dimaksud di sini) itu surat pertanggungjawaban," sahut Menkeu.

"(Yakni) Jumlah dari pengguna anggaran, uangnya bisa dari pemerintah pusat, kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Jumlahnya bisa 70 laporan dalam satu tahun."

Menyambung penjelasan Menkeu, Jokowi pun mengernyit heran. Menurutnya, satu barang saja harus disertai SPJ sebanyak 16 sampai dengan 40 SPJ. Tidak heran dalam setahun jumlahnya bisa menggunung dan tidak efisien. Jokowi pun 'misuh-misuh',

"Ini apa toh, Bu? Masa laporan sampai 16. Ini apa, dibaca nggak sih sampai 44 laporan satu barang? Ini inefisiensi birokasi kita termasuk di sini."

Jokowi pun memerintahkan kepada Menkeu dan birokrat berkepentingan untuk menekan jumlah SPJ yang harus dibuat menjadi dua buah saja dalam setahun. Ini dinilai lebih feasibel dan memberi ruang pada birokrat dan PNS untuk mengalihkan kinerjanya pada hal yang lebih produktif.

"Saya perintahkan bu menteri dua saja cukup, dari 44 dipotong, yang paling penting manajemen kontrol sehingga kalau ada apa-apa cepat ketemu. Laporan sampai 44, sampai 16 ini apa. Mungkin yang di birokrasi merasakan (tidak efisien)," titah mantan Wali Kota Solo yang langsung dicatat oleh Menkeu Sri Mulyani. (OL-3)