Pemerintah Serius Bangun Daerah Perbatasan

GUNA mendorong pembangunan daerah, pendekatan ekonomi menjadi satu hal yang wajib dilakukan. Tujuannya, tentu saja untuk mendatangkan investasi yang pada akhirnya akan membantu mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat.

"Ini harus dilakukan. Termasuk di daerah-daerah perbatasan. Upaya untuk memperkuat segala lini harus terus diperkuat," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Kamis (1/12).

Kendati demikian, ia mengatakan investasi di daerah tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan potensi yang ada dan dimiliki masing-masing wilayah.

“lnvestasi di perbatasan tentu harus sesuai dengan potensi dan peluang di sana. Utamanya, investasi yang masuk harus memerhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Perlu dibuat regulasi khusus yang dapat menarik dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha di daerah perbatasan,” terangnya.

Eko juga mengatakan sinergi antarkementerian dan lembaga merupakan hal yang terus ditingkatkan guna mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Selama ini, banyak daerah dan wilayah perbatasan tertinggal itu karena kementerian bekerja sendiri-sendiri jadi hasilnya kecil. Kalau kita semua bekerja sama, hasilnya akan besar," paparnya.

Saat ini, pemerintah melihat terdapat enam wilayah perbatasan potensial di Tanah Air yang tengah menjadi fokus utama yakni Natuna, Nunukan, Belu, Kepulauan Talaud, Pulau Morotai, dan Merauke.

Natuna, sebuah wilayah yang terletak di Kepulauan Riau tepatnya sebelah utara Selat Karimata, dikenal dengan komoditas potensial di sektor perikanan.

Sebagai langkah awal untuk mengoptimalkan potensi yang ada, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan setidaknya diperlukan pelabuhan perikanan, penambaham armada tangkap, pusat pendaratan ikan, dan pembangunan cold storage berkapasitas 50 ton.

Adapun, di Nunukan, Kalimantan Utara, komoditas laut seperti perikanan dan rumput laut juga menjadi andalan dan telah merambah pasar internasional.

Pemerintah daerah setempat juga telah menetapkan lahan seluas 50 hektare (ha) untuk kawasan marine technopark dengan nilai investasi mencapai Rp56,95 miliar.

Sedangkan, potensi investasi usaha perikanan tangkap Rp94 miliar dan investasi perikanan budidaya Rp45 miliar.

Tidak hanya kaya akan potensi perikanan, wilayah terluar Indonesia juga memiliki sektor peternakan dan pertanian yang cukup menjadi primadona.

Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur, Willybrodus Lay mengungkapkan daerahnya memiliki potensi peternakan sapi dan komoditas jagung yang besar.

"Kami memiliki target pengembangan 2.500 sapi pada lahan 500 ha. Sementara, untuk jagung, kami targetkan akan ada perluasan 1.000 ha lahan dengan prediksi dapat meningkatkan produksi hingga 5.000 ton per tahun," tuturnya.

Ia mengatakan untuk setiap investasi pada 100 ha lahan peternakan, dibutuhkan dana mencapai Rp84,5 miliar per tahun dan Rp4,7 miliar untuk 100 ha lahan jagung.

Presiden Joko Widodo, pada Selasa (29/11), mengungkapkan akan menaikkan anggaran untuk dana desa.

Pada 2016, dana desa dianggarkan sebesar Rp47 triliun dan akan ditambah menjadi Rp60 triliun pada 2017 mendatang. Bahkan, nilai tersebut digadang akan meningkat dua kali lipat pada 2018. (OL-3)