Skema Kilang Bontang masih belum Pasti

PEMERINTAH didesak segera memutuskan skema pembangunan new grass root refinery (NGRR) Bontang di Kalimantan Timur. Hal itu untuk memberikan kepastian jaminan pasokan bahan baku bagi proyek tersebut. Jika persoalan ini berlarut akan terjadi eskalasi biaya yang sangat signifikan mengingat potensi kenaikan harga minyak ke depan.

"Pemerintah harus segera memutuskan dan memberikan kepastian," ujar Dirgo Purbo, pengamat ketahanan energi dan staf pengajar geoekonomi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dalam siaran pers di Jakarta, kemarin.

Pemerintah sendiri sejatinya menginginkan pembangunan kilang dipercepat, salah satunya dengan mengkaji perubahan skema pembangunan Kilang Bontang. Pasalnya, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) butuh waktu sekitar dua tahun dari proses sampai pemilihan siapa yang menjadi pengembang proyek. Adapun, jika menggunakan skema penugasan hanya lima sampai delapan bulan sehingga mempercepat proses konstruksi proyek dan kilang cepat terbangun.

Dalam skema KPBU, Pertamina ditunjuk pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK). Dengan skema ini, Pertamina harus menunggu rekomendasi dari International Finance Consultant (IFC) yang telah ditunjuk pemerintah sebagai konsultan dalam pemilihan mitra untuk bisa membangun kilang.

Menurut Dirgo, seharusnya pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke Pertamina karena memiliki rangkaian unit bisnis sebagai penjamin untuk pemasok energi ke kilang tersebut.

"Serahkan saja ke Pertamina sepenuhnya. pihak ketiga tidak perlu dilibatkan. Hanya menambah rangkaian ketergantungan dalam segala aspek.(Jaz/E-4)