Mendongkrak Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak

KESADARAN masyarakat dalam membayar pajak masih tergolong rendah. Sebagai contoh, program amnesti pajak yang digagas Kementerian Keuangan belum maksimal dalam menjaring wajib pajak.

Hal itu diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Padjadjaran, Bandung, kemarin (Senin, 29/11).

Dia menuturkan, hingga 25 November, program amnesti pajak telah diikuti sekitar 461 ribu wajib pajak. Jumlah itu jauh lebih sedikit daripada jumlah wajib pajak yang mencapai 32 juta orang. Dari jumlah tersebut, menurutnya telah terkumpul tebusan sebesar Rp94,8 triliun, serta harta yang dideklarasikan mencapai Rp 3.948 triliun.

"Jika dilihat secara nominal, menurutnya, capaian program pengampunan pajak ini tergolong sukses. Tapi 461 ribu jika dibanding dengan jumlah WP kita terdaftar, 32,7 juta, masih sedikit," kata Menkeu.

Dia pun membeberkan sebaran peserta program pengampunan pajak tahun ini. Peserta program amnesti pajak di Pulau Sumatra mencapai 81 ribu. Jumlah ini setara 2% dari jumlah wajib pajak. Untuk Kalimantan tercatat 22 ribu dari 1,3 juta, dan Sulawesi hanya 17 ribu dari 1,6 juta. "Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku hanya 22 ribu.

"Di Jawa Barat terdapat 53 ribu pendaftar dari total 3,7 juta wajib pajak dengan nilai tebusan Rp7 triliun. Jumlah itu tersebar di sejumlah kota di Jabar seperti Bandung 20 ribu wajib pajak, Bogor 6.000, Depok 3.000, dan Bekasi 10 ribu.

Dia pun berharap adanya tambahan peserta pada program amnesti pajak periode berikutnya. "Kalau mereka bayar dengan benar, pendapatan kita Rp1.300 triliun bisa meningkat jadi Rp2.000 triliun. Jadi, kalau kita butuh Rp2.000 triliun, tak perlu berutang," katanya.

Di kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo meminta anggota Realestat Indonesia (REI) ikut amnesti pajak mengingat masih rendahnya jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program itu pada periode pertama. "Diharapkan periode kedua masih dimanfaatkan, saya minta anggota REI yang belum ikut, silakan ikut mumpung tarif tebusan masih 3%," kata Presiden Jokowi dalam Munas Ke-15 REI di Jakarta, kemarin.

Presiden Jokowi menyatakan yang ikut amnesti pajak periode pertama masih sedikit. "Belum ada 5% dari seluruh wajib pajak, masih ada 95% yang harus saya kejar-kejar agar semua <>clear, bersih di bidang perpajakan," katanya.

Dimulai dari pemimpin
Menkeu Sri Mulyani menyatakan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia ialah sebuah keniscayaan. Namun, penerapannya harus dimulai dari pemimpin, agar bisa menjadi contoh bawahan. "Saat itu, pemimpin tersebut bisa menggambarkan nilai-nilai yang dapat menjadi contoh bagi anak buahnya sehingga para anak buah yakin bahwa aturan sama dengan pelaksanaannya," ujarnya dalam OJK Risk & Governance Summit (RGS) 2016 di Jakarta, kemarin.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menyampaikan penerapan tata kelola yang baik (good governance) sangat ditentukan kemampuan pelaksana menjaga nilai etik, sebagai jiwa (roh) dari good governance. (Arv/Dro/Ant/E-2)