KUR Sektor Pertanian Butuh Skema Khusus

MENKO Perekonomian Darmin Nasution mengaku tidak puas dengan kinerja penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang sebagian besar disalurkan ke usaha produksi pangan dan hanya sedikit yang masuk ke sektor pertanian.

"Saat ini KUR yang sudah disalurkan itu Rp85 triliun dengan presentasi 65% kepada usaha mikro," ujar Darmin pada Rakornas Kadin Indonesia di Jakarta, kemarin.

Kendati total kinerja KUR tahun ini sudah mencapai 85% dari target KUR yang dicanangkan sebesar Rp100 triliun, Darmin mengaku masih tidak puas karena sebagian besar bantuan pembiayaan itu dinilai tidak tepat sasaran.

"Dari 65% yang jatuh ke usaha mikro itu, usaha produksi pangan hanya mendapatkan bagian kecil. Sebagian besar disalurkan ke perdagangan yang terkait dengan produksi pangan," terangnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor pertanian dan kehutanan hanya menyerap sekitar 16% dari seluruh total penyaluran KUR.

Karena itu, ia menekankan harus ada penghitungan tepat dalam penerapan pembiayaan tersebut.

Menurut Darmin, proses pembiayaan di sektor pertanian tidak bisa dilakukan dengan sistem konvensional karena sektor tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

"Kalau bulan ini mereka meminjam, lalu dipaksa membayar cicilan bulan depan, bagaimana mereka mau bayar. Bulan pertama saja mereka masih mengolah tanah. Hasil belum keluar, tapi harus pontang-panting bayar cicilan. Giliran mau panen, mereka tidak punya biaya. Ini yang harus kita pikirkan. Bisa saja diberikan ketentuan khusus misalnya membayar cicilan pada bulan kelima."

Senada, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menjelaskan ada tiga alasan utama UKM sektor pertanian sulit mendapatkan pembiayaan dari KUR.

Pertama ialah soal akses informasi yang tak sampai pada petani.

"Kadang-kadang akses ini (KUR) tidak terbuka karena tidak ada informasi. Jadi, itu hal yang pertama," ungkap Muliaman di Jakarta, kemarin, seperti dilansir Metrotvnews.com.

Selanjutnya ialah mengenai enggannya perbankan untuk masuk ke sektor kurang populer seperti pertanian.

Tidak ada data pasti soal pendapatan petani sehingga perbankan takut mengambil risiko terjadi kredit macet.

"Karena tak ada data, kemudian bank kesulitan masuk ke area kurang populer seperti pertanian," paparnya.

Alasan ketiga ialah soal inovasi di bidang pertanian, termasuk petani harus masuk organisasi atau perhimpunan yang telah memiliki kredibilitas di bank penyalur KUR.

Kondisi itu jarang dilakukan petani.

"Kalau petani masuk ke Bank, akan sulit. Kalau mereka masuk ekosistem (organisasi) yang sehat, pembiayaan menjadi relatif lebih mudah. KUR pertanian juga harus berinovasi agar bank percaya menyalurkan kredit pembiayaan."

Kontribusi rendah

Kadin Indonesia menggelar Rakornas untuk membahas bidang pangan dan industri peternakan, terkait dengan masih rendahnya kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan domestik bruto (GDP) masih relatif rendah sebesar 13,8%. Itu sudah termasuk perikanan. Sementara itu, yang menjadi pendorong pertumbuhan pertanian masih dari kelapa sawit," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Pengolahan Makanan dan Peternakan Juan Permata Adoe dalam siaran pers di Jakarta, kemarin.

(Ant/E-2)