Pemerintah Butuh Lebih Banyak Lahan untuk Swasembada

PEMERINTAH menyebut Indonesia masih membutuhkan banyak lahan demi mencapai swasembada pangan yang selama ini menjadi cita-cita bangsa.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pihaknya, bersama kementerian lain, telah memiliki ukuran-ukuran lahan sebagai patokan produktivitas konstan.

“Maksudnya, untuk mencapai swasembada padi, kita butuh produktivitas dari 16 juta hingga 17 juta hektare (ha) lahan. Untuk jagung, sekarang kita punya lahan 5 juta ha, harus ditambah menjadi 6 juta hingga 7 juta ha,” ujar Amran usai Rakornas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (28/11).

Ia mengatakan pemerintah juga akan mengoptimalkan lahan-lahan produktif yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Kita memiliki lahan seluas 4 juta ha yang tersebar di barbagai wilayah yang belum dimaksimalkan dengan baik. Harusnya bisa tanam dua atau tiga kali, tetapi selama ini hanya tanam sekali,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kementerian Pertanian, bersama Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melakukan sinergi untuk membangun embung-embung di lahan-lahan yang belum dimaksimalkan.

“Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan air sepanjang tahun. Kalau ada air, pasti ada kehidupan. Dengan begitu, lahan tidak tidur, petani tidak tidur, hasil bisa optimal,” sambungnya.

Selain memaksimalkan perluasan lahan, pemerintah juga melakukan upaya perbaikan di sisi pembiayaan industri pangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Kementan, kementerian, dan lembaga terkait lainnya, termasuk perbankan dan asuransi dalam upaya mematangkan program pembiayaan khusus untuk pangan.

“Beberapa sektor usaha itu memiliki karakteristik yang memerlukan fleksibilitas dalam pembiayaan. Ada yang mengalami siklus dan periode tertentu. Maka dari itu, kami telah mendesain ekosistem. Maksudnya, kita libatkan semua kementerian dan pihak yang memiliki kepentingan untuk bersama-sama menangani hal ini,” ujar Muliaman.

Ia mengungkapkan program pembiayaan khusus untuk pangan itu nantinya akan bersifat fleksibel sehingga satu komoditas dengan komoditas lain penerapan serta pengaplikasiannya tidak akan serupa.

“Kita ikuti bagaimana komoditasnya, kalau cokelat seperti apa, karet seperti apa, jagung seperti apa,” lanjutnya.

Saat ini, sambungnya, sudah ada 17 perbankan dan 10 perusahaan pembiayaan yang bersedia bergabung dalam program tersebut.

“Ini akan diterapkan secepatnya. Mau komoditas sawit lebih dulu, atau peternakan lebih dulu, itu tidak masalah. Kami dahulukan mana yang sudah siap dan langsung jalankan,” tegasnya. (OL-3)