Buka Rekening Bursa Efek Lebih Ringkas Pakai KTP-E

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil) guna pemanfaatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) yang sudah disertai nomor induk kependudukan (NIK). Diharapkan, jumlah investor di pasar modal bisa tumbuh.

"Banyak keluhan membuka rekening investasi di pasar modal membutuhkan waktu yang lama. Lewat pemanfaatan data bersama ini diharapkan, proses tersebut bisa dipersingkat," ujar Direktur Utama KSEI Friderica Widyasari Dewi saat penandatanganan kerja sama KSEI dengan Kemendagri dan 100 pelaku usaha di BEI, Jakarta, kemarin.

Kiki, sapaan akrab Friderica, menjelaskan selama ini pembukaan rekening sampai bisa memulai transaksi membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Melalui kerja sama ini ditargetkan, prosesnya paling lama cukup 1 jam saja.

Di samping mempercepat proses pembukaan rekening, data yang masuk diyakini juga sudah bersih dan sudah benar sehingga akan sangat memudahkan mendata investor.

Selain menjalin kerja sama dengan Ditjen Dukcapil, KSEI menjalin kegiatan serupa dengan 100 pelaku usaha di pasar modal agar menyumbangkan alat untuk membaca kartu. Dengan alat itu, proses pembuatan single investor identification (SID) dan pembukaan rekening akan lebih ringkas. Dengan alat seharga Rp15 juta per unit itu, pengecekan data nasabah bisa langsung masuk ke basis data kependudukan melalui KTP-E untuk memastikan kebenaran identitas investor.

"Lewat sejumlah kerja sama ini diharapkan, jumlah investor di pasar modal bisa tumbuh sebesar 5% pada tahun depan," harap Kiki.

Akurat
Pada kesempatan serupa, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menambahkan, dengan menggunakan KTP-E yang telah disertai NIK, data yang dimanfaatkan bakal lebih akurat. Selain itu, pemanfaatan data tersebut mengurangi kemungkinan adanya data ganda.

Menurut Zudan, dari 183 juta penduduk yang wajib memiliki KTP-E, sebanyak 95,8% sudah merekam sidik jari mereka.

Sementara itu, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyatakan mendukung kerja sama itu. Hal itu bisa meningkatkan investor dalam negeri ke pasar modal.

Menurutnya, jumlah investor di Indonesia masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, dana masyarakat sangat dibutuhkan untuk pendanaan proyek infrastruktur ataupun jangka panjang lainnya. Dia juga yakin peningkatan jumlah investor akan bisa mendorong program strategi nasional keuangan inklusif yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Lebih jauh Kiki menambahkan, saat ini, KSEI dan OJK juga sedang mengkaji kemungkinan investor yang sudah memiliki rekening perbankan diarahkan agar mempunyai rekening dana nasabah (RDN) pasar modal. Masalahnya, inisiatif itu masih terkendala aturan perbankan. Jika kebijakan itu dipermudah, hal tersebut akan bisa mengatasi persoalan know your client (KYC). Dengan demikian, potensi peningkatan jumlah investor semakin besar. (E-4)