Fokus BLU bukan hanya soal Keuangan

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan agar penerapan pola keuangan badan layanan umum (BLU) oleh instansi pemerintah tidak hanya menekankan pada aspek teknis keuangan, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat dengan tarif terjangkau.

"Saya berharap perubahan ini menjadi momen penerapan pelayanan dengan standar dan prinsip bisnis seperti korporasi swasta. Tapi jangan lupa dengan misi pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya cari keuntungan," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi BLU 2016 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Presiden meminta perubahan sebuah instansi menjadi BLU harus menjadi momentum untuk menerapkan tata kelola yang efisien karena di pola BLU ada ruang otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar.

"Fleksibilitas bukan tujuan, melainkan alat meningkatkan layanan. Jangan berlomba menjadi BLU, tapi tidak ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Presiden juga mengingatkan peningkatan pelayanan harus juga menjaga tarif tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Di awal sambutannya, Presiden menyebutkan pelayanan di instansi pemerintah identik dengan kurang cepat dan berbelit-belit. "Ini persepsi, tapi banyak benarnya, tempat layanan tidak nyaman, petugas tidak pernah senyum, cemberut, tidak ramah, dan kurang bersikap profesional," katanya.

Ia menyebutkan adanya keluhan seperti itu membuat sentra layanan pemerintah kalah bersaing dengan swasta. "Apalagi saat ini rakyat kritis, sering merespons layanan publik, yang tidak baik akan keluar di medsos, ada video, komentar, itu tidak bisa dicegah," tegas Presiden.

Presiden menyebutkan dunia sekarang ini makin terbuka. Rakyat mengetahui hak mereka dan menuntut standar layanan yang baik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan total pendapatan instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU pada 2019 akan mencapai Rp73 triliun.

"Apabila dilakukan proyeksi dengan pertumbuhan 20%, tahun 2019 diperkirakan pendapatan BLU akan mencapai Rp73 triliun," kata Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Ia menyebutkan pendapatan BLU yang mulai diterapkan sejak 2005 meningkat dari waktu ke waktu. "Pendapatan BLU periode 2008-2015 meningkat secara signifikan. Pendapatan BLU di 2008 sebesar Rp3,7 triliun, pada 2015 telah mencapai lebih dari 11 kali lipat, Rp35,3 triliun, yaitu meningkat rata-rata 20 per tahun. Apabila dilakukan proyeksi dengan pertumbuhan 20%, pendapatan BLU pada 2019 diperkirakan mencapai Rp73 triliun," katanya.

Menkeu menyebutkan pada saat pertama kali dibentuk BLU pada 2005, jumlah BLU baru 13 instansi, terutama ialah rumah sakit yang sebelumnya berbentuk Perjan. "Jumlah BLU dalam 10 tahun terakhir berfluktuasi. Hingga kini jumlah BLU menjadi sebanyak 182."

23 BLU baru
Menurut Menkeu, pemerintah telah menetapkan 23 BLU baru yang terletak di empat kementerian/lembaga. Penetapan itu ditandai dengan penyerahan surat penetapan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Kapolri.

Untuk mengelola BLU itu, kata dia, nantinya akan dibuatkan neraca terpisah dan para pengurusnya dibuatkan corporate governance, dan pengelolanya seperti pengelola korporasi. "Dengan menjadi BLU, sebuah unit pelayanan publik akan lebih akuntabel karena pengelolaan penerimaan dan pengeluarannya masuk ke struktur APBN," ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin. (Arv/Ant/E-2)