Tidak Peduli Trump, Pemerintah Tetap Kaji Keikutsertaan di TPP

PRESIDEN terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan menarik negara itu dari pakta perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP) dalam 100 hari kerja pertamanya. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan kajian keikutsertaan Indonesia dalam pakta perdagangan bebas tersebut.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengatakan kajian TPP masih perlu dibuat untuk membenahi sistem perdagangan Indonesia. Ada tidaknya TPP, perdagangan Indonesia dinilai harus lebih berdaya saing dan kompetitif.

"Ini suatu kesempatan buat Indonesia melakukan pembenahan TPP. Kajian TPP ini sudah dirancang sebelum pemilihan di AS, jadi kami harus selesaikan sampai akhir," ucap Tjahya di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (22/11).

Menurutnya, meskipun TPP nantinya dibatalkan, Indonesia bisa melakukan berbagai antisipasi. Misalnya, saat diajak untuk ikut dalam pakta perdagangan internasional lainnya.

Tjahya menilai pembenahan yang dilakukan dalam sistem perdagangan Indonesia tidak hanya terfokus untuk TPP, tetapi terbuka untuk pakta perdagangan lainnya.

"Kita tidak bisa diam saja. Kita tidak tahu setelah TPP ada perjanjian lain. Itu perlu kita sikapi dan antisipasi ke depannya," ujarnya.

Sebenarnya, kajian masuk atau tidaknya Indonesia ke dalam TPP sudah hampir selesai. Hanya, karena Trump yang terpilih, Tjahya mengatakan kajian TPP harus ditinjau kembali.

"Menurut saya, kita tetap harus mereformasi diri kita karena lingkungan ini selalu berubah. Ini bisa menjadi wake up call buat mengantisipasi ekonomi global ke depan," imbuh Tjahya. (OL-3)