Mendorong KUR Lebih Fleksibel

OTORITAS Jasa Keuangan mengatakan mereka tengah mengevaluasi penyaluran dan penerapan kredit usaha rakyat (KUR) kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan evaluasi dilakukan karena saat ini KUR dinilai kurang fleksibel bagi para pelaku UMKM.

"Beberapa sektor usaha memang memiliki karakteristik yang memerlukan fleksibilitas dalam pembiayaan. Ada yang mengalami siklus dan periode tertentu," ujar Muliaman dalam Rapat Kerja Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, kemarin.

Ia mencontohkan profesi nelayan yang sangat bergantung pada cuaca.

Dengan begitu, lanjutnya, pendapatan para nelayan pun tidak menentu dan hal itulah yang harus dipahami lembaga keuangan agar dapat memberikan beberapa kelonggaran bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik tertentu.

"Dari apa yang kami lihat, KUR belum sefleksibel yang seharusnya. Inilah tantangan yang harus kita pikirkan dan cari jalan keluarnya," tutur Muliaman.

OJK bersama Kemenko Perekonomian akan mengidentifikasi berbagai macam karakteristik dari sektor-sektor yang berpotensi dapat dibiayai KUR.

Selain kurang fleksibel, kata Muliaman, kekurangan dari pelaksanaan KUR saat ini ialah terlalu fokus pada pembiayaan di sektor perdagangan saja.

Ia mengatakan begitu banyak pelaku usaha UMKM yang datang dari sektor ekonomi kreatif, tetapi sangat sedikit lembaga keuangan yang bersedia memberikan pembiayaan.

"Beberapa hari lalu saya hadir di acara Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan di sana para pelaku usaha ekonomi kreatif dan perbankan dipertemukan."

Dari sisi perbankan, General Manager Small Bussines BNI Anton Siregar mengakui industri kreatif sebagai industri yang potensial.

Namun, menurutnya, industri tersebut memerlukan skema khusus agar dapat dibiayai perbankan.

"Kami sudah bekerja sama dengan Bekraf untuk empat sektor, yakni fesyen, desain, industri kerajinan, dan musik. Menurut saya industri kreatif ini sangat potensial. Namun, skema yang ada kurang memadai untuk pembiayaan kepada industri ini," ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Anton menguraikan sebagai debitur, pengusaha industri kreatif punya pola bisnis yang unik, yakni melibatkan perputaran uang yang cukup besar.

Namun, mereka tidak memiliki kolateral yang memadai untuk mengajukan kredit sehingga mereka tidak bankable.

Untuk itu, ia mengusulkan tahun depan diadakan skema khusus industri kreatif dalam skema KUR.

"Kan seperti KUR TKI itu ada skema khususnya, saya pikir untuk industri kreatif pun harus ada," lanjut dia.

Akses minim

Ketua Serikat Nelayan Tradisional Kajidin menyatakan masih banyak nelayan yang tergabung dalam Serikat Nelayan Tradisional yang tidak mendapatkan akses perbankan.

"Ada beberapa yang dapat, tapi tidak banyak. Itu pun pinjamannya hanya sekitar Rp5 juta-Rp10 juta. Itu dipakai untuk memperbaiki jaring atau membuat kapal kecil," terangnya saat dihubungi, kemarin.

Ia menyebutkan minimnya akses perbankan nelayan disebabkan kebiasaan para nelayan yang tidak terbiasa memiliki urusan utang piutang dengan perbankan.

(Fat/E-2)