Pertamina Tunggu Pedoman Pembiayaan Blok Mahakam

PT Pertamina (persero) mengharapkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) segera menerbitkan surat keputusan tentang pedoman pelaksanaan pembiayaan untuk kegiatan operasi migas di Wilayah Kerja Mahakam pada masa transisi 2016-2017 sebagai tindak lanjut amendemen Permen No 15 Tahun 2015.

SK tersebut akan menjadi pedoman bagi Pertamina untuk mempersiapkan masa krusial dalam transisi pengelolaan Blok Mahakam tahun depan.

Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina, mengatakan seluruh persiapan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk proses alih kelola Blok Mahakam sudah berjalan sesuai dengan rencana.

"Tahun depan merupakan tahun yang krusial. Dengan progres yang sudah disiapkan sampai saat ini, kami optimistis kinerja Blok Mahakam dapat dipertahankan," kata Syamsu dalam siaran pers di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Mahakam dan Total E&P telah berkoordinasi untuk membuat WP&B 2017, terutama terkait rencana pengeboran yang dilakukan oleh Total dengan biaya Pertamina.

Amendemen PSC memberikan hak kepada Pertamina Hulu Mahakam untuk melakukan pembiayaan atas kegiatan operasi di WK Mahakam sebelum tanggal efektif 1 Januari 2018.

Kontrak Total E&P akan berakhir pada 31 Desember 2017.

Pengeboran akan dilakukan pada 19 sumur dan diproduksi pada 2018.

Hal ini berdasarkan amendemen Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 dan amendemen PSC Mahakam.

Dengan melakukan pengeboran lebih awal, Pertamina mengharapkan produksi Blok Mahakam pada 2018 bisa tetap terjaga.

Pada work program and budget (WP&B) 2016, PT Total E&P Indonesie, operator Blok Mahakam, menargetkan produksi 1,43 billion cubic feet (BCF) inlet gas dan 56 ribu barrel oil per day (minyak dan kondensat).

Hingga saat ini, realisasi produksi kumulatif 2016 sebesar 1,67 BCF (inlet gas) dan 64 ribu BOPD minyak dan kondensat.

Regasifikasi LNG

Direktur Utama PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto menyatakan, hingga saat ini pihaknya masih dalam proses negosiasi dan pengkajian dengan investor dalam pembangunan proyek Terminal Regasifikasi LNG di Bojonegara.

Keberadaan proyek tersebut nantinya akan mampu menekan harga jual gas, khususnya di wilayah Jawa Barat, serta memperkuat infrastruktur gas Pertamina.

"Kita memang fokusnya bagaimana harga gas bisa serendah mungkin. Jadi, bagaimana gas bisa masuk ke Jawa Barat dan Pulau Jawa umumnya dengan tarif semurah mingkin," kata Dwi Sutjipto saat ditemui di sela acara Pertamina Eco Run, di Serpong, kemarin.

Dwi menjelaskan, saat ini masih dalam pengkajian karena infrastruktur yang dibangun oleh swasta itu nantinya akan digunakan oleh Pertamina.

Menurut Dwi, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk masuk ke proyek tersebut.

"Memang Pertamina juga akan gunakan. Karena itu, supaya kita tahu tarifnya ialah riel, Pertamina akan jadi bagian di proyek itu," katanya.

Proyek Terminal Regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) darat (onshore) Bojonegara akan dibangun Kalla Group melalui anak perusahaannya, PT Bumi Sarana Migas (BSM), dengan kapasitas 500 juta kaki kubik per hari (millions standard cubic feet per day/mmscfd).

Juru bicara Bumi Sarana Migas Nanda Sinaga mengatakan proyek ini merupakan gagasan Kalla Group yang dikemudian ditawarkan kerja sama kepada Pertamina pada 2013.

Fasilitas ini rencananya akan memiliki tingkat keandalan tinggi dan kompetitif jika dibandingkan fasilitas sejenis di Indonesia dan regional.

(Jes/B-1)