Proyek Pembangkit Listrik akan Diawasi Secara Riil

TIGA puluh empat proyek pembangkit listrik dengan kapasitas 633 megawatt (MW) yang mangkrak di era-era pemerintah terdahulu akan dijadikan pembelajaran. Pemerintah saat ini berniat untuk lebih mengawasi pembangunan proyek pembangkit listrik, khususnya megaproyek 35 ribu MW.

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan pihaknya akan membuat papan pemantau dengan waktu riil guna mengawasi proses pembangunan pembangkit listrik. Papan pantauan tersebut akan disamakan dengan yang ada di PT PLN (persero) saat ini.

"PLN sudah cukup bagus pemantauannya. Kita mau minta dipasang di sini juga yang secara riil time. Jadi kita bisa monitor proses pembangunan pembangkit saat ini," ucap Ridwan saat berbincang dengan media di kantornya, Jakarta, Jumat (18/11).

Dari papan pemantauan itu pula, Ridwan menilai proses negosiasi jual-beli listrik antara PLN dan pengembang bisa terlihat. Pasalnya, proses tersebut yang kerap dikeluhkan lamban oleh para pengemban kepada pemerintah.

"Kritik ke PLN kan prosesnya lamban. Nah, yang lamban ini kita monitor, apa sih sebetulnya yang buat lamban," tukas Ridwan.

Menurutnya, pemerintah belum bisa bertindak banyak sebelum audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) keluar. Hanya, data terkait proyek mangkrak tersebut sudah mulai dipetakan.

Ridwan menyebut di dalam list proyek pembangkit yang mangkrak, terdapat proyek yang mulai digarap sejak 1997. Kebanyakan penyebab mangkraknya proyek pembangkit listrik itu karena lambannya proses negosiasi dengan PLN, pembebasan lahan, dan pergeseran kondisi.

"Pergeseran kondisi maksudnya menyangkut pertumbuhan ekonomi waktu itu dirancang dan saat ini, lalu dulu listrik di Jawa rasanya perlu dipasok dari Sumatera. Namun, realitasnya sekarang tidak begitu," tuturnya.

Sebelumnya, hasil rapat Dewan Energi Nasional (DEN) dan PLN menyatakan dari target 35 ribu MW, hanya 19.700 MW yang akan siap terbangun pada 2019. Mayoritas pembangkit itu pun di wilayah Jawa dan Sumatera.

Menanggapi hal tersebut, Ridwan mengakui proyek pembangunan pembangkit memang dilematis. Ketersediaan infrastruktur dasar dan padatnya penduduk dinilai menjadi pertimbangan dalam membangun pembangkit.

"Jawa dan Sumatera memang dilematis. Di sana infrastruktur dasar sudah tersedia jadi membangun lebih mudah. Pemakai listrik pun terbesar di sana," tukas Ridwan.

Karenanya, Ridwan menilai pembangunan pembangkit di luar Jawa dan Sumatera, khususnya wilayah pulau terluar akan bersifat penugasan. Dia mencontohkan penyediaan listrik di Natuna yang merupakan penugasan kepada PLN karena akan dibangun sentra perikanan terpadu (SKPT) di wilayah tersebut.

"Di daerah terluar dan terdepan memang tantangannya tidak sedikit. Selain tantangan infrastruktur, pasokan bahan bakarnya juga. Makanya kita penugasan saja. Kita berharap yang 19.700 MW bisa cepat dan sisanya tetap dibangun," imbuh Ridwan. (OL-3)