Pemerintah akan Siapkan Bank Tanah untuk Infrastruktur

NEGARA memiliki banyak tanah dan lahan tetapi kerap kesulitan saat ingin membangun infrastruktur. Karena itu pemerintah kini tengah mengkaji kebijakan bank tanah, utamanya untuk mendukung pembangunan infrastruktur maupun perumahan.

“Tanah dan air semua dikuasai negara, tapi hampir selalu ada konflik kalau mau membangun infrastruktur. Oleh sebab itu, bank tanah sangat dibutuhkan agar kendala yang dihadapi negara ketika ingin membangun tidak terus terulang,” ujar Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Noor Marzuki di Jakarta, Kamis (17/11).

Ia mengatakan program bank tanah akan segera terealisasi pada Januari 2017 mendatang. “Begitu lembaganya terbentuk, kami akan rumuskan secara detil bagaimana pelaksanaannya," lanjutnya.

Tenaga Ahli Menteri ATR Himawan Arif memaparkan pemerintah memiliki berbagai skema guna mendapatkan sumber-sumber tanah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam bank tanah.

"Bisa dari pembebasan lahan. Lalu ada juga lahan-lahan milik pemerintah yang tidak terpakai. Itu bisa dijadikan sumber,” tutur Himawan.

Selain sebagai sarana untuk mempermudah pembangunan infrastruktur, bank tanah, lanjut Himawan, juga dapat berfungsi sebagai pengendali harga dan kekuasaan.

“Kita semua tahu begitu banyak pelaku usaha yang menguasai tanah. Di sisi lain, masyarakat tidak mampu menjangkaunya karena penghasilan yang terbatas," tuturnya.

Oleh karena itu, sambungnya, sudah menjadikewajiban pemerintah untuk menyeimbangkan kondisi harga tanah. (X-12)