Dorong Infrastruktur Perhubungan, Pemerintah Lebih Serius Libatkan BUMN dan Swasta

PEMERINTAH akan mulai lebih serius dalam melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk mengembangkan sektor perhubungan dan transportasi di Tanah Air.

“Kami akan memberikan BUMN dan swasta peran yang lebih besar karena keduanya memang memiliki potensi yang besar,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (16/11).

Untuk tahap awal, Budi Karya mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa rencana, baik dari pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada ataupun pembangunan infrastruktur baru yang bisa dilakukan BUMN dan swasta.

“Kami akan berikan pelabuhan yang sudah eksis kepada swasta. Selama ini, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mengelola, mereka tidak bisa bersaing dengan unit pelaksana teknis pelabuhan itu sendiri. Namun, sekarang, mereka bisa bersaing dan meningkatkan kemampuan mereka,” tutur Budi Karya.

Pemerintah, lanjutnya, juga mengimbau pihak swasta untuk membangun pelabuhan-pelabuhan di berbagai daerah secara mandiri yang nantinya bisa mereka kembangkan sendiri.

Selain itu, ia mengatakan pemerintah akan memberikan 100 kapal perintis kepada BUMN dan swasta.

“Itu untuk tahap awal saja. Di masa mendatang mungkin bantuannya akan berupa subsidi agar penggunaannya bisa lebih tepat. Berapa porsi masing-masing, nanti kita jajaki dulu,” terangnya.

Peran BUMN dan swasta dinilai sangat penting karena kemampuan negara dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur sangat terbatas.

Selama periode 2015 hingga 2019, dibutuhkan dana kurang lebih Rp1.283 triliun hanya untuk infrastruktur perhubungan. Sementara, pemerintah hanya mampu mendanai sekitar sepertiganya atau sebesar Rp491 triliun.

“Pemerintah berupaya melalui kebijakan fiskal, melalui peningkatan penerimaan pajak, pnbp serta meningkatkan peran bumn dan swasta.

“Kita ingin pembangunan infrastruktur dipercepat, tetapi di masa mendatang, sangat jelas ketergantungan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat dipertahankan lagi. Jadi, alternatifnya adalah, selain berupaya melalui kebijakan fiskal peningkatan penerimaan pajak, memperbesar peran BUMN dan swasta adalah salah satu yang harus dilakukan,” tandasnya. (OL-3)