Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
GUNA mempercepat realisasi penurunan harga gas industri di kisaran US$6 per milion british thermal unit (mbtu), pemerintah membentuk tim teknis khusus.
Tim kecil lintas sektor dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan akan diberi tenggat 10 hari untuk mengkaji regulasi dan kebijakan penghambat upaya itu.
"Memang sudah ada kemajuan (penurunan harga gas), tapi masih perlu evaluasi lagi. Kami minta tim kecil evaluasi mungkin seminggu ke depan," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat tertutup di Jakarta, kemarin.
Pemerintah optimistis harga gas industri yang tidak kompetitif akan segera turun sebagaimana dimaktubkan Peraturan Presiden 40/2016.
"Prioritas penurunan harga gas pada industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan," katanya.
Sebelumnya hanya industri pupuk, baja, dan kimia yang diprioritaskan menerima pemotongan harga gas berlandaskan multiplier effect yang lebih besar di sektor hilir dan dominasi gas dalam struktur biaya utama.
"Mungkin akhir bulan bisa selesai untuk harga gas sesuai arahan Presiden."
Menteri ESDM Ignasius Jonan menambahkan kesepakatan harga di level US$6 per mbtu itu baru dicapai untuk industri petrokimia.
Harga gas di hulu masih mencapai 60% dari komponen rantai bisnis gas domestik.
Untuk mencapai harga gas industri US$6 per MBTU, harga gas hulu harus di bawah US$4 per MBTU.
Namun, investor migas (KKKS) masih keberatan dengan harga gas di angka itu lantaran tidak ekonomis di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
"Belum (sepakat harga gas di hulu), masih dicari maksi-mumnya. Kita cari potensi penurunan harga mulai dari efisiensi belanja operasional (opex), belanja modal (capex), lalu mencari sumber alternatif paling murah dari hulu termasuk opsi importasi gas alam cair (LNG ) dengan mengacu skema zonasi," jelas Direktur Utama PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto. (Tes/E-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved