Kemenhub Klaim Tol Laut Sudah Turunkan Harga di Indonesia Timur

KEMENTERIAN Perhubungan mengklaim tol laut sudah menunjukan manfaatnya bagi masyarakat wilayah Indonesia Timur. Disparitas harga di wilayah timur dan barat Indonesia diklaim sudah turun dengan mengoperasikan enam trayek tol laut.

"Tol laut terbukti mampu menurunkan disparitas harga antara wilayah timur dan barat. Misal, harga semen di Pulau Sabu (Nusa Tenggara Timur) sudah turun 14% dan harga ayam ras di Namlea (Maluku) sudah turun 49%," ungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu (9/11).

Menurutnya, tol laut sudah memberikan konektivitas antarpulau dengan lebih cepat, sehingga biaya-biaya menjadi lebih efisien. Karena itu, program tersebut akan terus dilanjuti dan dikembangkan dengan perluasan trayek.

Budi menjelaskan salah satu wacana untuk memperluas trayek tol laut adalah dengan melibatkan pelaku agribisnis di wilayah timur Indonesia.

Menurutnya, para pengusaha agribisnis harus mau menghasilkan barang yang produktif dari wilayah timur untuk diangkut ke wilayah barat. Hal itu diupayakan agar kapal dari timur tidak kosong saat kembali ke wilayah Indonesia barat.

"Perilaku para agribisnis harus ada daya dobrak dari wilayah timur untuk menghasilkan barang produktif," tukas Budi.

Selain itu, Budi berjanji pihaknya akan merevitalisasi berbagai pelabuhan karena banyak yang kurang efektif. Dalam hal ini, Kemenhub berharap peran para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta lebih mendominasi.

"Kami juga akan melibatkan semua pelaku perkapalan agar shipping yang kerja dalam sistem tol laut lebih produktif dan memberi nilai tambah bagi industri dan masyarakat. Perusahaan galangan kapal juga akan eksis," tutur mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II tersebut.

Budi pun tengah mengupayakan agar pembelian kapal bisa dilakukan oleh swasta, tidak hanya oleh pemerintah. Hal tersebut memerlukan izin dari Kementerian Keuangan.

Dia berharap dengan dibukanya peluang kepada swasta, kapal-kapal di Indonesia timur yang banyak tidak bertuan, bisa dikelola dan difungsikan dengan baik.

"Kami sedang perjuangkan proses pembelian kapal tidak dilakukan oleh kami, tapi swasta. Di mana kami minta izin Kementerian Keuangan untuk memberikan kontrak jangka panjang agar galangan kapal bisa hidup. Dan kami tinggal memberikan subsidi masing-masingnya," tukasnya. (OL-3)