Sertifikasi Tanah Didahulukan

PROGRAM sertifikasi tanah diklaim sebagai tulang punggung keuangan inklusif.

Pasalnya, dokumen itu akan memudahkan masyarakat memperoleh kredit usaha rakyat (KUR).

"Walau (mengajukan) KUR tidak perlu jaminan, kalau ada sertifikat tanah, pemberian kredit akan jauh lebih mudah," tegas Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat di kantornya di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, sertifikasi tanah di Indonesia baru 46%, dengan proporsi mayoritas di perkotaan.

Guna meningkatkan persentase tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tengah menyusun sistem pertanahan secara digital dan mempersiapkan tambahan juru ukur non-PNS dari 2.000 juru ukur PNS yang ada.

"Kita akan semakin banyak mengandalkan peran juru ukur independen yang didukung Kementerian ATR melalui program besar pendidikan dan pelatihan vokasional," tutur Darmin.

Di tempat sama, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan bahwa pada 2025 pemerintah menargetkan seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dan bersertifikat, agar masyarakat dapat mengakses pinjaman ke bank dengan bunga lebih rendah.

"Untuk mempercepat target itu, tahun ini kami akan mengangkat 3.000 juru ukur swasta. Jadi warga yang ingin mengukur tanahnya tinggal datang ke juru ukur, kemudian datang ke Badan Pertanahan Nasional untuk kami beri sertifikat," tuturnya.

Pemerintah bertekad meningkatkan indeks keuangan inklusif yang pada 2014 baru 36% menjadi 75% pada 2019.

Persentase indeks Indonesia pada 2014 itu masih kalah dari India (53%), Thailand (78%), dan Malaysia (81%).

Untuk menggenapi target tersebut, Strategi Nasional Keuangan Inklusif akan diluncurkan medio bulan ini.

Pada kesempatan itu sekaligus akan diresmikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang dibentuk sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, awal September lalu.

Akan ada tujuh kelompok kerja (pokja) dan Darmin meminta setiap kementerian/lembaga mengirimkan pejabat setingkat eselon I untuk duduk di keanggotaan pokja secara permanen.

"Langkah konkret pertama ialah mempercepat program sertifikasi tanah/lahan tadi," tegas Darmin.

Ia menambahkan, pihak swasta pun akan dilibatkan untuk mengakselerasi peningkatan keuangan inklusif.

Adapun inti program keuangan inklusif ialah memperbesar akses masyarakat dalam bertransaksi keuangan dengan cara mudah dan aman.

Itu diharapkan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan, sekaligus membantu pembiayaan pembangunan negara.

Tidak serius

Terkait rencana unjuk rasa yang akan terjadi di Ibu Kota hari ini, Darmin mengaku tidak terlalu khawatir.

Ia menilai dampaknya tidak serius kepada perekonomian nasional.

"Mungkin akan membawa sedikit gangguan distribusi, tetapi itu cuma berapa hari tidak usah dianggap kalau kita akan kesulitan gara-gara (demonstrasi) itu. Kita sudah jalan kok ekonominya," ujar Darmin.

Ia menegaskan, sejak krisis pada 2008, fundamental ekonomi Indonesia tumbuh cukup kuat dan tidak terlalu dipengaruhi situasi politik.

"Coba diperhatikan sejak krisis 2008 ekonomi kita cukup kuat berjalan. Kita tidak melihat ini sesuatu yang mengkhawatirkan kecuali semua (kegiatan ekonomi) tidak bisa jalan selama tiga bulan, baru masalah. Kalau satu atau dua hari, tidaklah," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Riset Universal broker Indonesia Satrio Utomo mengatakan sebagian pelaku pasar yang khawatir terhadap aksi demostrasi 4 November melakukan aksi lepas saham.

Namun, lanjut Satrio Utomo, pelaku pasar dapat memanfaatkan momentum pelemahan untuk kembali melakukan akumulasi beli saham terhadap saham-saham yang telah terkoreksi cukup dalam.

Kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia ditutup pada level 5.329,50 atau turun 75,95 poin (1,4%).

(Ant/E-1)