Pungli Pelabuhan Ada di Semua Instansi

PRAKTIK pungli di pelabuhan bukan rahasia lagi sudah terjadi sejak dulu dan dianggap hal biasa. Praktik itu sudah menjamur di hampir seluruh jalur dalam proses importasi di pelabuhan.

Hal itu pun diungkapkan dengan gamblang oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Benny Soetrisno kepada Media Indonesia. "Hampir seluruh lini terjadi praktik pungli. Itu sangat merugikan pengusaha," cetusnya, Rabu (2/11).

Dia pun menyatakan pungli yang dipungut oleh oknum-oknum tersebut beraneka ragam besarnya. Kisarannya, mencapai Rp500 ribu-Rp2 juta per kontainer.

Senada, Ketua Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo) Khafid Sirotuddin menyatakan pungli sudah menjadi hal yang biasa terjadi di berbagai pelabuhan di Indonesia.

Karena itu, perlu diawasi pelabuhan-pelabuhan lain selain Tanjung Perak, Surabaya yang sudah tertangkap tangan oleh Satgas Pungli. "Mesti dilihat juga empat pelabuhan besar lainnya. Jakarta, Medan, Makassar, Semarang. Sudah sejak dulu itu," cetusnya.

Dia menilai pungli tidak hanya berarti dana pungutan yang diminta dari pengusaha, tetapi juga lamanya proses perizinan di pelabuhan. Tanpa mau menyebut instansi mana yang kerap menarik pungli, Khafid menilai bila satu pihak melakukan hal itu, pihak lain akan turut terpengaruh.

"Di pelabuhan, banyak melibatkan lembaga. Ada Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepabeanan, Balai Karantina, Pelindo, dan lainnya. Artinya, kalau salah satu bagian terlibat main, itu mempengaruhi semua. Ada potensi untuk dilakukan pungutan di luar ketentuan," tutur Khafid.

Dia menyarankan pemerintah benar-benar menerapkan pelayanan terpadu satu pintu di pelabuhan. Pelayanan izin impor dan pemeriksaan yang dilakukan di berbagai loket sangat berpotensi menimbulkan pungutan-pungutan liar oleh oknum tertentu.

"Pelayanan mestinya manunggal satu atap. Satu pintu, satu berkas. Bukan satu pintu banyak kertas," ketusnya. (X-12)