Pembangunan Rumah Rakyat Butuh Dukungan Lahan Pemda

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pemerintah daerah untuk mendata aset-aset tanah untuk membangun basis data stok lahan dalam menunjang pengoperasian sistem informasi penyediaan lahan perumahan.

Bank data tentang lokasi aset-aset tanah milik pemda itu diharapkan dapat memastikan lahan yang siap atau berpotensi digunakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Irma Yanti mengungkapkan ketersediaan lahan merupakan salah satu permasalahan utama dalam penyediaan rumah bagi MBR. Di saat sama, kebutuhan akan tempat tinggal bagi MBR terus meningkat setiap tahun

"Permasalahan terkait lahan juga dianggap menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah sehingga capaian target menjadi terhambat,” kata dia saat membuka Rapat Koordinasi Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Perumahan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Karena itu, selain mendata aset tanah, pemda juga diminta untuk mengoptimalkan aset tanah yang dimilikinya untuk penyediaan lahan perumahan rakyat.

“Pemerintah daerah memiliki peran sangat strategis dalam menjamin ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan, terutama rumah untuk MBR,” ujarnya.

Irma menerangkan, komponen tanah berkontribusi kurang lebih 30% terhadap harga rumah yang dibangun pengembang. Untuk itu dukungan ketersediaan lahan dari pemda akan sangat mempengaruhi akselerasi pembangunan perumahan serta harga rumah yang lebih terjangkau. (X-12)