Piutang Royalti Tambang Rp21,85 T

DIREKTORAT Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM mencatat adanya piutang Rp26,23 triliun yang sebagian besar merupakan tagihan negara berupa DHPB/royalti.

Piutang itu menyasar lima perusahaan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I periode 2008-2012 yang masih ditahan perusahaan terkait senilai Rp21,85 triliun.

"Kita mencatat piutang ada Rp26,23 triliun, Rp21,85 triliun di antaranya merupakan tagihan negara berupa royalti kepada lima perusahaan PKP2B generasi I periode 2008-2012. Angka ini sudah valid, audited dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," kata Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Mochtar Husein di Jakarta, Senin (31/10).

Mochtar menjelaskan kelima perusahaan tambang batu bara pemegang PKP2B generasi I sengaja menahan setoran royalti karena adanya ketentuan dalam PKP2B generasi I bahwa pajak yang timbul di kemudian hari ialah tanggungan pemerintah.

Menurutnya, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan belum menghitung total PPN dan pajak kendaraan bermotor yang harus dikembalikan pada kelima perusahaan tambang itu.

"Belum diaudit Ditjen Pajak berapa PPN yang harus di-reimburse ke mereka. Memang cukup lama."

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono menyebutkan salah satu dari lima perusahaan pemegang PKP2B generasi I yang menahan setoran royalti 2008-2012 ialah PT Adaro Energy Tbk. (Tes/E-2)